Wajib Militer, Lain Ladang Lain Belalang

Liputan6.com, Seoul - Suasana ruang sidang gaduh. Keluarga Yoon Seung-joo berteriak kaget. Mereka menolak keputusan sidang militer tersebut yang digelar dan diputus sebulan setelah kematian prajurit muda itu.

Yoon Seung-joo adalah prajurit produk wajib militer Korea Selatan. Pemuda 21 tahun itu tewas di tangan prajurit senior setelah berbulan-bulan disiksa, dipukuli, diberi makan sisa oleh para atasannya. Terakhir, ia tewas kehabisan nafas karena dipukuli dan dicekek saat dipaksa makan. Namun, tak ada otopsi atas kematiannya.

Keluarganya histeris saat mendengar kematian anak laki-lakinya.

“Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi dalam barak. Saat kami diberi tahu anakku mati, aku tidak percaya,” isak Ahn Mee-ja, sang ibu, sebelum sidang berlangsung.

Ia melanjutkan, “Namun, saat aku melihat jenazah anakku, aku tahu ada yang salah."

Empat orang tentara diseret ke pengadilan atas kematiannya. Salah satunya adalah komandan Yoon langsung. Hakim memutuskan bersalah dan mengganjar hukuman 25 hingga 45 tahun. Tentu saja keluarga keberatan. Terlebih jaksa telah menuntut hukuman mati atas ke empatnya.

“Negara macam apa ini?” kata Ahn histeris setelah mendengar keputusan hakim.

 “Bukannya ini pembunuhan! Aku harus tinggalkan negara ini, aku tidak mau tinggal di sini lagi,” kali ini Ahn menangis sejadi-jadinya di depan para wartawan yang mengerumuni dia setelah sidang selesai, seperti dikutip oleh Reuters, September 2014.

Ini adalah salah satu potret buram dari kematian sia-sia pemuda yang turut wajib militer atau dikenal dengan gundae di Korea Selatan. Negera Gingseng itu masih menganut wajib militer bagi kaum muda pria yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk berbakti kepada negaranya selama 21 hingga 36 bulan dan bisa diperpanjang. Kasus Yoon adalah salah satunya.

Pada 2005, insiden kematian terjadi oleh pemuda hasil wajib militer. Ia meledakkan granat tangan dan menyebabkan 8 prajurit tewas. Pemuda itu bunuh diri karena tak tahan dengan perlakuan para senior. Keluarga mengetahuinya dari catatan harian yang ia tinggalkan. Di tahun yang sama, seorang kapten angkatan darat ditahan karena telah memaksa 200 prajurit wajib militer memakan kotorannya sendiri karena menganggap mereka tak becus membersihkan kamar mandi barak.

Kasus lain yang membuat publik Korsel terhenyak terjadi pada 2011, ketika salah satu peserta wajib militer tak bisa menahan diri akibat tekanan para senior. Ia memberondong senjata otomatisnya dan membunuh 4 prajurit.

Dari 2014 hingga awal 2015, ada lebih dari 350 kasus kekerasan terhadap anggota baru tentara wajib militer seperti dilansir oleh The Economist mengutip dari Komisi HAM Korsel. Sebagian besar tak dilaporkan karena mereka takut.

Dalam dekade terakhir ada 800 tentara wamil bunuh diri setelah selesai atau bahkan saat bertugas. Di satu sisi, mengikuti wamil membuat jalan masa depan mereka akan lebih mudah karena tak sedikit orang-orang pebisnis atau di puncak kekuasaan pemerintah 'lulusan' wamil. Akan lebih mudah bagi mereka untuk meloloskan karier di masa depan.

Ditemukan juga, para anak orang berada dan anak pejabat tinggi Korsel, memilih melepas kewarganegaraannya daripada ikut wamil. Menurut Adminsitrasi Militer Korsel, jumlah pemuda yang melepaskan warga negaranya pada 2014 lebih tinggi dibanding 2013. Ada sekitar 3.000 hingga 4.400 pemuda hengkang ke Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Kalangan oposisi seperti Ahn Gyu-baek mengecam tindakan anak-anak pejabat tersebut dan bersikeras, mereka tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraannya lagi.

"Seharusnya orangtua mereka memberi contoh yang baik. Barang siapa yang kabur dari wajib militer dengan pindah negara, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil status warga negara mereka lagi," kata Ahn seperti dilansir Channel News Asia, September 2015.

Gundae diberlakukan di Selatan saat Perang Korea pecah di tahun 1953. Secara teknis kedua Korea hingga saat ini masih dalam keadaan berperang.

Istilah wajib militer ini pada dasarnya telah diperkenalkan sejak perang di era Kekaisaran Romawi dan masa feodal di belahan bumi Barat. Wamil yang benar-benar terikat dengan bagian dari dinas militer modern terjadi pada Era Napoleon yang membuat pasukan Prancis 5 kali lebih besar.

Ide ini diterapkan pada Perang Dunia I oleh masing-masing negara ‘peserta’ perang. Namun, setelah perang berakhir, kewajiban ini berhenti. Peraturan mulai diberlakukan kembali saat PD II. Semenjak saat itu, beberapa negara masih mempertahankan kewajiban itu.

Di Amerika Serikat, wamil Wajib Militer pertama kali didengungkan saat perang sipil AS pada 1863 dengan legalisasi bernama The Enrollment Act. Perekrutan pemuda-pemuda dilakukan untuk mendukung pasukan Union Army.

AS, meski menyetop kewajiban wamil pada 1975, namun, semua pria AS berusia 18-25 tahun wajib mendaftar di U.S. Selective Service System untuk mempermudah pelaksanaan kembali wamil jika diperlukan.

Negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, masih memberlakukan wajib militer.