Sukses

Petinggi KMP Berkumpul Bahas 'Manuver' Hak Angket ke Menkumham

Anggota DPR dari KMP akan menggulirkan hak angket kepada Menkumham Yasonna terkait pengesahan Golkar kubu Ical.

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) malam ini mengadakan pertemuan dengan seluruh presidium di rumah Djan Faridz selaku petinggi PPP versi Munas Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Pertemuan secara tertutup tersebut dimulai sejak pukul 19.00 WIB.

Pantauan Liputan6.com, Senin (23/2/2015), tepat pukul 22.00 WIB, tampak Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Umum (Ketum) Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Bendahara Umum Kubu Ical yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meninggalkan kediaman tersebut. Tak berselang lama, Prabowo Subianto Ketum Gerindra juga ikut balik kanan.

Sekjen Golkar Idrus Marham yang turut hadir menjelaskan pertemuan itu membahas sejumlah agenda krusial di DPR, terutama soal Surat Keputusan Menkumham Yasonna H Laoly serta hak angket yang akan dilayangkan kepada menteri tersebut.

"Jadi malam ini, rapat Presidium KMP, di mana salah satu agendanya membahas dinamika politik, terkait putusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol termasuk masalah isu-isu yang berkembang di DPR, adanya hak angket, Perppu (pimpinan KPK)," ujar Idrus di Jakarta.

Di tempat yang sama, Wakil Ketum Gerindra yang juga Wakil ketua DPR, Fadli Zon menilai pertemuan tersebut menunjukan bahwa KMP tidak goyah, di mana semua presidium KMP menilai keputusan Menteri Yasonna jelas perbuatan abuse of power.

"Kita menilai putusan Menkumham jelas merupakan abuse of power. Di mana masih ada gugatan dari Aburizal Bakrie namun putusan tersebut masih dikeluarkan," jelasnya.

Dikatakan Fadli Zon, anggota DPR dari KMP pada Selasa (24/3/2015) besok akan menggulirkan hak angket kepada Menkumham Yasonna. "kita ingin mengkaji lebih dalam sikap pemerintah termasuk soal hak angket. Besok sudah disiapkan. Biar teman-teman di DPR yang akan menggulirkannya," tuturnya.

Meski Demokrat, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan serta PPP versi Muktamar Surabaya di bawah kepemimpinan Romahurmuziy tidak mendukung, Fadli tetap optimis. "Ini kan politik. Pasti ada hal yang nanti bisa saja berbeda (berubah). Kita lihat saja besok," tandas Fadli Zon. (Riz)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.