Sukses

Perjanjian Ekstradisi Ditanggapi Pesimistis

Liputan6.com, Tampaksiring: Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diteken di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Jumat (27/4) kemarin. Pemerintah dianggap telah mengambil langkah maju dengan menandatangani perjanjian penting tersebut. Namun, langkah ini juga dikhawatirkan tidak berjalan efektif mengingat perangkat hukum di dalam negeri tak bisa bekerja optimal. Kekhawatiran itu diungkapkan sejumlah anggota DPR dan kalangan lembaga swadaya masyarakat, baru-baru ini [baca: Presiden Yudhoyono Menyaksikan Penekenan Perjanjian Ekstradisi].

Mereka memang mengakui perjanjian ekstradisi diakui sebagai langkah maju untuk menangkap para koruptor. Akan tetapi, nada pesimistis tetaplah ada, terutama menyangkut kemungkinan perpindahan kewarganegaraan dan pemindahan aset milik para koruptor. Menanggapi keraguan itu, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menegaskan, tak ada masalah dengan koruptor yang berpindah kewarganegaraan [baca: Hassan Wirajuda: Perjanjian Ekstradisi Akan Menyulitkan Koruptor].

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pun memberi jaminan bahwa hukum perbankan di sana tak akan menghalangi upaya pengembalian aset para koruptor Indonesia yang lari ke negerinya. Adapun hal lain yang dipersoalkan adalah masalah perjanjian pertahanan yang dianggap merugikan Indonesia. Apalagi, jika hal itu dianggap sebagai sebuah kompensasi.

Di luar dari segala kritikan itu, perjanjian ekstradisi memang harus ditangkap sebagai peluang untuk mencari para pencuri uang rakyat. Dan tentunya buat mengembalikan uang itu kepada negara. Kini tinggal menanti upaya keras perangkat hukum buat mewujudkannya.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)