6 Rencana Kebijakan Seputar Pulau Komodo yang Jadi Kontroversi

Sehubungan dengan rencana menutup sementara Pulau Komodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu masih mengkaji wacara tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno, beberapa waktu lalu. Wiratno, menurut keterangan tertulis pada 8 April 2019, penutupan kawasan Pulau Komodo masih sebatas wacana dan baru akan diputuskan Menteri LHK pada akhir 2019.

4. Relokasi Warga

Selain menutup akses masuk bagi wisatawan ke Pulau Komodo pada 2020, pemerintah Provinsi NTT berencana merelokasi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut.

Walau baru sebatas rencana, pemerintah daerah bakal serius membahas relokasi ini dengan warga maupun pemerintah pusat. Relokasi warga dilakukan dengan alasan konservasi, serta mengembalikan habitat asli komodo yang liar.

Warga menolak direlokasi dengan menggelar berbagai aksi. Mereka menolak relokasi karena menganggap gagasan konservasi dilakukan dengan semena-mena. Selain itu, relokasi dianggap bertabrakan dengan prinsip-prinsip konservasi di bawah kendali Balai Taman Nasional Komodo.

5. Pulau Komodo Dipastikan Tak Jadi Ditutup

Wacana penutupan Pulau Komodo terlanjur jadi sorotan banyak pihak, termasuk beberapa media asing, mulai dari kantor berita Amerika hingga Inggris. Lewat siaran pers yang dirilis Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK di laman resmi mereka, 3 Oktober 2019, Pulau Komodo dipastikan tak jadi ditutup.

Berdasarkan Rapat Terbatas tanggal 30 September 2019 di Kemenko Kemaritiman yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata saat itu, Arief Yahya, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, telah disepakati untuk tidak melakukan penutupan terhadap Pulau Komodo.

Polemik dan kontroversi seputar Pulau Komodo belum juga usai jelang akhir tahun. Pemerintah dikabarkan sedang membahas mengenai penerapan kepemilikan kartu anggota premium bagi wisatawan yang ingin memasuki Pulau Komodo.

Rencananya, setiap wisatawan asing nantinya akan dikenakan seribu dolar Amerika per tahun atau setara Rp14 juta (asumsi kurs Rp14.000 per USD) per member. 

Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Shana Fatina mengatakan, pengenaan tarif tersebut sedang dipertimbangkan dengan matang agar tak menurunkan minat turis datang ke Indonesia. Pembahasan pengenaan tarif akan rampung pada 2020.

"Detailnya seperti apa baru dibahas Januari 2020, tim dibentuk Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan SK (Surat Keputusan). Hasilnya seperti apa baru ketahuan mungkin akhir 2020, tapi belum ada jadwal," ujarnya di Labuan Bajo, NTT, 15 November 2019.

Hal itu senada dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang mengeluarkan pernyataan kontroversial beberapa waktu lalu. Ia melarang wisatawan tak berduit untuk berwisata di NTT, sebab wilayahnya dirancang untuk menjadi destinasi wisata kelas premium.

Dilansir dari Antara, Selasa (19/11/2019), Viktor mengatakan sudah menyampaikan ke presiden, bila wisatawan miskin datang, di NTT itu banyak sekali yang miskin, jadi mereka bosan. "Kalau bisa datang yang kaya-raya saja, yang berduit saja, kami bosan lihat yang miskin-miskin," ujar Viktor Laiskodat.