Sukses

Menpar Sebut Isu Penutupan TN Komodo Ganggu Kinerja Pariwisata

Menpar Arief Yahya menyatakan tak ada masalah konservasi dan kelestarian perihal TN Komodo, melainkan kepastian bagi keberlangsungan TN Komodo.

Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan isu penutupan Taman Nasional (TN) Komodo tidak relevan untuk industri pariwisata. Ia menyebut, industri pariwisata keberatan dengan rencana penutupan sementara itu karena dalam bisnis wisata, kepastian jadi hal utama.

"Kalau ada isu ditutup, travel agent dan travel operator tidak ada yang berani bergerak. Mengerti enggak itu? Karena kalau dia bergerak mengiklankan ujug-ujug ditutup gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Itu untuk ditutup," kata Menpar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/1/2019), dilansir Antara.

Sebelumnya, Wapres M Jusuf Kalla menyatakannya sikapnya dengan jelas terkait usulan penutupan TN Komodo yang dianggapnya tidak relevan. Penutupan sementara itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo.

Selain penutupan, ia juga mengkritisi rencana penaikan harga tiket masuk. Gubernur Nusa Tenggara Timur sebelumnya mengusulkan harga tiket masuk untuk wisatawan mancanegara dinaikkan dari 10 dolar AS menjadi 500 dolar AS.

"Kamu jadi travel agent, travel operator, berani tidak jual ke orang lain? Tidak berani," kata Arif.

Hal itu, kata dia, berpotensi akan berdampak luas terhadap keberlangsungan industri pariwisata. "Lalu apa yang terjadi, industri berhenti," katanya.

Ia menegaskan isu kelestarian dan konservasi bukan masalah, namun kepastian justru lebih utama. "Kapan penjadwalan dan sebagainya tidak serta merta kita ngomong tarif akan dinaikkan 50 kali, tiba-tiba ditutup, besok apa lagi? Tidak boleh, di dalam industri tidak boleh ada ketidakpastian," katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Menpar menegaskan tidak akan ada penutupan karena kewenangan untuk itu ada di Pemerintah pusat. "Tidak akan ditutup dan kewenangan taman nasional itu ada di mana? Ada di pusat," katanya.

Pihaknya mengaku sudah menerima undangan dari Menteri LHK dan Pemprov NTT untuk membahas persoalan tersebut. Diskusi itu, kata dia, digelar agar TN Komodo tetap menjadi aset pariwisata Indonesia tanpa mengabaikan isu kelestarian di dalamnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.