PR Pemberantasan Korupsi untuk Presiden Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Hingga sekarang, korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan korupsi triliunan rupiah dana milik rakyat masuk ke kantong-kantong pribadi.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (17/10/2014), dana pembangunan fasilitas umum sering mewujud jadi barang mewah milik sejumlah oknum pejabat.

Bila saja dana untuk membeli mobil-mobil yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, entah sudah berapa banyak gedung sekolah yang bisa diperbaiki. Sudah jelas, korupsi adalah salah satu masalah utama bagi bangsa Indonesia.

Data Indonesia Corupstion Watch (ICW) menunjukkan dalam 6 bulan pertama tahun 2014 saja Rp 3,7 triliun uang negara lenyap akibat korupsi.

Sejumlah kasus seperti proyek Hambalang dan proyek pengadaan E-KTP berpotensi merugikan negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Sebentar lagi Indonesia memasuki babak baru bersama pemerintahan baru. Harapan datang penanganan korupsi akan mendapat suntikan semangat baru.

Hingga tahun lalu, KPK tercatat mampu mengembalikan Rp 214 triliun uang hasil tindak kejahatan korupsi kepada negara, tetapi tentu KPK tidak bisa bergerak sendirian. KPK inginkan dukungan yang serius bukan hanya basa-basi.

Bagi lembaga pengamat kasus korupsi ICW, korupsi harus dihadapi dari segala lini, mulai dari pembenahan peraturan hingga pembenahan birokrasi. Sejumlah anggota DPR telah menyatakan setuju aturan penanganan korupsi diperkuat.

Asa telah digantungkan tinggi pada sang presiden terpilih Joko Widodo. Jokowi menegaskan siap menerapkan 2 langkah untuk memberantas praktek-praktek korupsi.

Mata dan hati seluruh anggota bangsa Indonesia kini menunggu 2 langkah Jokowi untuk Indonesia itu betul-betul terwujud. Semoga saja. (Yus)

Baca Juga:

Jokowi, dari Tuan Rumah Hingga Tamu Gubernur DKI

Jokowi: Saya Mohon Maaf...

Penanganan Masalah Kesehatan ala Jokowi-JK