Malah Balik Bertanya, Hatta Ditegur Moderator

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Jokowi-Jusuf Kalla menyoroti jika Indonesia harus memiliki satu peta tata ruang (one map) yang bisa memisahkan antara hutan lindung, hutan produksi, maupun konservasi.

Pemisahan dinilai penting sebagai langkah mencegah kerusakan hutan akibat pertambangan, perkebunan, pertanian dan lainnya.

Jokowi mencontohkan satu provinsi di Kalimantan yang memiliki 735 kasus akibat adanya tumpang tindih antara lahan hutan, pertambangan, maupun perkebunan.

"Ada hutan lindung diberi konsesi produksi. Hal seperti ini terjadi karena tidak ada peta," kata dia di Hotel Bidakara, Sabtu (5/7/2014).

Pernyataan Jokowi pun ditanggapi Kubu Prabowo-Hatta. Tanggapan yang disampaikan Hatta dengan kembali memberikan pertanyaan, apakah kubu Jokowi bersedia melakukan renegosiasi atau mencabut kebijakan yang pernah dikeluarkan terkait pemberian pengelolaan hutan lindung kepada 13 perusahaan asing yang pernah dilakukan pemerintah pada 2003 lalu.

Hal ini terlihat cukup membingungkan moderator yang sempat mengingatkan, jika ini adalah saat kubunya memberikan tanggapan tentang rencana pemetaan hutan milik Jokowi tersebut.

Namun, Hatta menegaskan jika pertanyaannya memang merupakan pertanyaan atas kondisi riil di lapangan bahwa pemetaan tata ruang tidak bisa selalu menjadi acuan untuk bisa mencegah kerusakan hutan lindung.

"Saya memang sedang menanggapi hutan lindung tadi, jika dikaitkan secara parsial bahwa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan peta pertanahan, bahwa ada perusahaan yang diberikan hutan lindung. Apakah bapak setuju, apa dengan adanya perusahan di hutan lindung itu akan cabut atau renegosiasi kembali," jelas Hatta melanjutkan. (Yas/Nrm)