Di Balik Demo Gen Z yang Mengguncang Nepal: Dari Larangan Medsos hingga Isu Nepo Kids

Liputan6.com, Kathmandu - Sedikitnya 19 orang tewas dalam demonstrasi di ibu kota Nepal dan sejumlah kota lain pada Senin (8/9/2025), menyusul kemarahan atas pemblokiran media sosial (medsos) dan korupsi memicu bentrokan keras antara polisi dan para demonstran.

Aksi yang disebut sebagai protes Generasi Z atau Gen Z ini dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah modern Nepal dan muncul bersamaan dengan gerakan daring yang menyoroti para nepo kids—istilah populer bagi anak-anak dari kalangan elite yang dinilai mendapat privilese karena koneksi keluarga.

Para demonstran menyerbu gedung parlemen di Kathmandu, sementara polisi menanggapi dengan gas air mata, peluru karet, meriam air, serta—menurut organisasi hak asasi Amnesty International—peluru tajam.

Juru bicara kepolisian menjelaskan, dari total 19 korban tewas, 17 orang dilaporkan di Kathmandu dan dua lainnya di Itahari, kawasan tenggara Nepal. Media lokal melaporkan kerusuhan juga mengakibatkan ratusan orang luka-luka dan harus dirawat di berbagai rumah sakit di seluruh negeri.

Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli atau KP Sharma Oli, yang belum lama dilaporkan mundur, seperti dilansir Time mengklaim bahwa eskalasi kekerasan terjadi karena adanya penyusupan dan pemerintah berusaha melindungi lembaga-lembaga konstitusional dari upaya pembakaran dan perusakan.

Penggunaan media sosial di Nepal sangat luas. Analisis firma penasihat digital Kepios menemukan ada 14,3 juta identitas pengguna aktif media sosial di Nepal pada awal 2025. Jika tiap identitas itu merepresentasikan orang berbeda, jumlah tersebut setara dengan hampir separuh populasi negara itu.

Namun, banyak platform media sosial dilaporkan berulang kali menolak arahan pemerintah untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal. Pada 29 September tahun lalu, Mahkamah Agung Nepal memerintahkan semua platform media sosial di Nepal untuk mendaftar sebelum beroperasi agar otoritas dapat memantau konten yang tidak diinginkan. Naskah putusan pengadilan itu dipublikasikan bulan lalu.

Untuk mematuhi putusan, kementerian menerbitkan pengumuman publik pada 28 Agustus, memberi waktu tujuh hari bagi platform media sosial untuk mendaftar. Jika tidak, mereka akan dinonaktifkan di negara itu. Beberapa perusahaan, seperti TikTok dan aplikasi pesan Viber, mendaftar sebelum tenggat. Namun, perusahaan lain dilaporkan tetap mengabaikan perintah itu, sehingga ketika tenggat berlalu, pemerintah melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, WhatsApp, dan Instagram milik Meta.

Larangan itu menggagalkan peluncuran fitur monetisasi Facebook di Nepal yang seharusnya membantu kreator lokal memperoleh penghasilan dan dikhawatirkan merugikan bisnis yang bergantung pada media sosial serta menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan pers.

Demonstrasi sendiri bermula di New Baneshwar, Kathmandu, lokasi gedung parlemen Nepal. Selain menuntut pencabutan larangan media sosial, para demonstran juga menuntut perdana menteri mengundurkan diri serta mendesak dibentuknya lembaga pengawas independen semacam ombudsman untuk memantau praktik korupsi.

Apa yang awalnya berlangsung damai kemudian memanas setelah pemerintah mengerahkan aparat keamanan dalam jumlah besar ke area protes.

Kathmandu Post menyebutkan bahwa aksi serupa juga merebak di sejumlah kota lain, termasuk Damak, Birtamod, Itahari, Biratnagar, Janakpur, Bharatpur, Pokhara, Birgunj, Butwal, Bhairahawa, Tulsipur, dan Dhangadhi. Beberapa pengunjuk rasa bahkan menargetkan kediaman perdana menteri di Damak.

Bayang-bayang "padamnya" media sosial di Nepal bertepatan dengan tumbuhnya gerakan daring yang menyoroti para nepo kids di Nepal.

Kathmandu Post melaporkan dalam beberapa hari terakhir warga Nepal membanjiri TikTok dan Reddit dengan foto serta video anak-anak para pemimpin politik—termasuk anak mantan perdana menteri dan menteri—yang dituduh menggunakan uang pajak rakyat untuk membiayai gaya hidup mewah dan perjalanan ke luar negeri.

Unggahan itu dibagikan dengan tagar seperti PoliticiansNepoBabyNepal, NepoKids, dan NepoBabies. Salah satu unggahan di TikTok bahkan telah ditonton lebih dari 1,3 juta kali.

Fenomena ini mengikuti tren serupa di Filipina, di mana anak-anak pejabat publik dan kontraktor pekerjaan umum dijadikan sasaran kritik warganet karena memamerkan kekayaan dan kemewahan di tengah kekhawatiran akan korupsi serta sorotan terhadap proyek pengendalian banjir yang mangkrak.

Di Nepal, seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada BBC bahwa larangan media sosial memang menjadi alasan berkumpulnya para demonstran, namun fokus utama mereka sebenarnya adalah korupsi yang meluas.

"Kami ingin merebut kembali negara kami—kami hadir di sini untuk melawan korupsi," ujarnya.

Menurut Himalayan Times, pada Senin pemerintah memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah, termasuk Kathmandu, Pokhara, dan Itahari. Tentara Nepal juga dikerahkan untuk membantu aparat keamanan setelah demonstran menerobos zona terlarang dan masuk ke kompleks parlemen.

Komisi Hak Asasi Manusia Nepal mendesak pemerintah menahan diri dalam menghadapi protes.

"Konstitusi Nepal dan hukum hak asasi internasional menjamin setiap individu hak untuk menyampaikan perbedaan pendapat secara damai," kata komisi itu dalam pernyataannya pada Senin. "Pemerintah demokratis harus mengenali dan menanggapi suara sah warga negara secara tepat waktu. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan maupun insiden kekerasan selama protes sangat mengkhawatirkan."

Gagan Kumar Thapa, sekretaris jenderal partai terbesar di Nepal, Nepali Congress—yang juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Oli—menyatakan pada Senin bahwa Oli harus memikul tanggung jawab penuh atas aksi tidak diinginkan dan kekerasan yang terjadi selama protes damai.

Dia menambahkan, "Represi ekstrem yang dilakukan pemerintah atas nama mengendalikan protes adalah hal yang tercela dan tidak termaafkan."

Partai oposisi utama, CPN (Maoist Center), turut menuntut Oli mundur.

Senin malam, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak lebih dulu mengundurkan diri dengan menyatakan bertanggung jawab atas tindakan keras berdarah. Sementara itu, sebelum mundur, Oli menyampaikan rasa sedihnya, seraya berjanji pemerintah akan memberikan santunan uang bagi keluarga korban tewas serta perawatan gratis bagi mereka yang terluka dan terpenting membentuk komite investigasi untuk mengusut kekerasan di tengah protes.

Pada Selasa pagi, Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung mengumumkan bahwa Nepal akan mencabut larangan media sosial dan platform-platform itu sudah kembali berfungsi. Meski begitu, protes diperkirakan akan terus berlanjut. Para pemuda menentang jam malam dan tetap berunjuk rasa di dekat gedung parlemen pada Selasa. Bahkan, pada Selasa pagi rumah Gurung dibakar massa.

"Melihat besarnya partisipasi Gen Z, saya melihat ada harapan," ungkap Taya Chandra Pandey, seorang demonstran, kepada Kathmandu Post. "Ini bukan digerakkan partai politik mana pun, ini murni digerakkan Gen Z. Kami telah menunjukkan bahwa kami punya kekuatan untuk mempertahankan gerakan ini."

Aktivis Nepal Priya Sigdel menuturkan kepada Kathmandu Post, "Kita tidak bisa berhenti sekarang. Begitu banyak anak muda tidak bersalah yang meninggal. Jika kami diam, para pemimpin dan anak-anak mereka hanya akan melanjutkan sistem korup yang sama. Kini setelah pemerintah menunjukkan bahwa kami harus mati agar mereka mau mendengar maka kami akan mati. Namun, kami tidak akan berhenti. Mereka yang bertanggung jawab harus diadili dan pemerintah ini harus mengundurkan diri."