Korea Utara Konfirmasi 21 Kematian dan 170 Ribu Kasus Baru COVID-19, Sinyal Kolaps?

Para ahli mengatakan kegagalan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan di Korea Utara, mengingat sistem perawatan kesehatan yang buruk di negara itu dan bahwa 26 juta penduduknya sebagian besar tidak divaksinasi.

Tes sampel virus yang dikumpulkan hari Minggu dari sejumlah orang dengan demam yang tidak ditentukan di ibukota negara itu, Pyongyang, mengkonfirmasi bahwa mereka terinfeksi dengan varian omicron, kata media pemerintah. Negara itu sejauh ini secara resmi mengkonfirmasi satu kematian terkait dengan infeksi omicron.

Kekurangan vaksin, pil antivirus, unit perawatan intensif dan alat kesehatan utama lainnya untuk melawan virus, respons pandemi Korea Utara sebagian besar akan mengisolasi orang-orang dengan gejala di tempat penampungan yang ditunjuk, kata para ahli.

Korea Utara tidak memiliki sumber daya teknologi dan lainnya untuk memberlakukan penguncian ekstrem seperti China, yang telah menutup seluruh kota dan membatasi penduduk ke rumah mereka, atau mampu melakukannya dengan risiko melepaskan kejutan lebih lanjut pada ekonomi yang rapuh, kata Hong Min, seorang analis di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional Seoul.

Bahkan ketika ia menyerukan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat untuk memperlambat penyebaran COVID-19, Kim juga menekankan bahwa tujuan ekonomi negara itu harus dipenuhi, yang kemungkinan berarti kelompok-kelompok besar akan terus berkumpul di lokasi pertanian, industri dan konstruksi.

Tidak biasa bagi Korea Utara yang terisolasi untuk mengakui wabah penyakit menular apa pun, apalagi yang mengancam seperti COVID-19, karena sangat bangga dan sensitif terhadap persepsi luar tentang "utopia sosialis" yang digambarkan sendiri.

Tetapi para ahli beragam tentang apakah pengumuman Korea Utara tentang wabah itu mengkomunikasikan kesediaan untuk menerima bantuan dari luar.

Negara itu telah menghindari jutaan dosis yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung PBB, mungkin karena kekhawatiran atas persyaratan pemantauan internasional yang melekat pada distribusi vaksin tersebut.

Korea Utara memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap penderitaan warga sipil daripada kebanyakan negara lain dan beberapa ahli mengatakan negara itu bisa bersedia menerima tingkat kematian tertentu untuk mendapatkan kekebalan melalui infeksi, daripada menerima vaksin dan bantuan luar lainnya.

Pemerintah konservatif baru Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk Yeol, yang mulai menjabat pada hari Selasa, telah menawarkan untuk mengirim vaksin dan pasokan medis lainnya ke Korea Utara atas dasar kemanusiaan, tetapi para pejabat Seoul mengatakan Korea Utara sejauh ini tidak meminta bantuan.

Penyebaran virus bisa dipercepat setelah sekitar puluhan ribu warga sipil dan pasukan berkumpul untuk parade militer besar-besaran di Pyongyang pada 25 April, di mana Kim menjadi pusat perhatian dan memamerkan rudal paling kuat dari program nuklir militernya.

Setelah mempertahankan salah satu penutupan perbatasan paling ketat di dunia selama dua tahun untuk melindungi sistem perawatan kesehatannya yang buruk, Korea Utara telah membuka kembali lalu lintas angkutan kereta api dengan China pada bulan Februari tampaknya untuk mengurangi ketegangan pada ekonominya.

Tetapi China mengkonfirmasi penutupan rute bulan lalu karena memerangi wabah COVID-19 di daerah perbatasan.