Penolakan Rusia di G20 Semakin Kuat, Siapa Saja Dalangnya?

Liputan6.com, Jakarta - Suara-suara penolakan kehadiran Rusia di G20 semakin keras, terutama dari negara-negara Barat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sudah berkata ogah datang ke acara-acara terkait kementeriannya apabila Rusia hadir.

Pertemuan puncak G20 akan dilaksanakan pada November 2022, namun sepanjang tahun ini ada sejumlah forum dan dialog yang digelar. Hal itu biasa dilakukan dalam acara G20. Pada 20 April 2022, ada Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting.

Mayoritas negara Barat yang menolak Rusia belum secara eksplisit meminta agar G20 atau Rusia diboikot. Namun, secara implisit menyampaikan pesan bahwa Indonesia tak bisa memperlakukan Rusia dengan cara business as usual.

Berikut sejumlah pihak yang protes kehadiran Rusia di G20:

Uni Eropa

Suara yang paling mengkhawatirkan berasal dari Uni Eropa. Pada akhir Maret lalu, kelompok dengan 28 anggota ini telah menyatakan kehadiran Rusia di forum-forum menteri akan bermasalah.

"Telah ada diskusi-diskusi terkait apakah layak untuk Rusia untuk menjadi bagian G20," ujar seorang pejabat senior G7, dikutip yahoo!finance. "Jika Rusia tetap menjadi anggota, maka itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna.

G7 terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Rusia pernah bergabung ke G7 sehingga namanya menjadi G8, tetapi keanggotaan Rusia dibatalkan usai mencaplok Semenanjung Krimea yang secara sah milik Ukraina pada 2014.

"Telah diperjelas kepada Indonesia bahwa kehadiran Rusia kepada pertemuan-pertemuan menteri akan sangat problematis bagi negara-negara Eropa," ujar sumber Uni Eropa tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Beredar viral sebuah rekaman video yang memperlihatkan tank militer Rusia menembaki pria yang tengah mengayuh sepeda di kota Bucha, Ukraina.

2 dari 4 halaman

Negara-Negara Lain

Lebih dari 4,2 Juta Warga Ukraina Mengungsi sejak Invasi — Pengungsi dari Ukraina terlihat di peron menaiki kereta ke Warsawa, di stasiun kereta api di Przemysl, Polandia tenggara, pada 5 April 2022. Lebih dari 4,2 juta pengungsi Ukraina telah meninggalkan negara itu sejak invasi Rusia, kata PBB. (Wojtek RADWANSKI / AFP)

Sebelumnya dilaporkan, aksi penolakan yang keras juga muncul dari tetangga Rusia sendiri: Polandia.

Dilaporan Polskie Radio, Kamis (24/3), gagasan itu diberikan oleh Menteri Pembangunan dan Teknologi, Piotr Nowak. Ia bahkan sudah membahas ini dengan Amerika Serikat.

"Proposal kami untuk mencopot Rusia dari grup G20 dan menggantikannya dengan Polandia diterima dengan pemahaman besar oleh perwakilan-perwakilan administrasi Amerika," ujarnya.

Polandia merupakan negara yang berbatasan dengan Rusia (Kaliningrad) dan Ukraina. Dulu Polandia juga anggota blok timur bersama Uni Soviet, tetapi kini mengambil posisi anti-Rusia.

Amerika Serikat belum terang-terangan mengambil sikap tentang pencopotan Rusia sebagai anggota G20. Ia hanya berkata hubungan dengan Rusia tak bisa lagi berjalan seperti biasa.

"Pada pertanyaan G20, saya akan mengatakan ini: Kami percaya bahwa ini tak bisa lagi bisnis seperti biasa bagi Rusia di institusi-institusi dan di komunitas internasional," ujar Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Sullivan berkata bahwa AS ingin lebih dahulu melakukan konsultasi kepada para sekutu-sekutunya terkait respons terhadap Rusia di satu institusi tertentu.

Sementara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyatakan bahwa Presiden Vladimir Putin ingin hadir di G20. Namun, pihak Rusia berkata masih melihat situasi.

3 dari 4 halaman

Australia Lantang, China Pasang Badan

Dalam lawatannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 atau 21st Century Maritime Silk Road

Saat ini, anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Rusia mendapat pembelaan dari China yang berkata bahwa Rusia adalah anggota penting dari G20.

"G20 adalah forum utama dari kerja sama ekonomi internasional. Ia membawa semua ekonomi besar di dunia, termasuk Rusia, yang merupakan anggota penting dari grup tersebut. Tidak ada anggota yang punya hak untuk mencopot negara lain dari keanggotaannya," ujar Jubir Kemlu China Wang Wenbin, Rabu (23/3).

Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga terang-terangan agar Rusia diusir dari G20 tahun ini. Ia berkata tak mau duduk dengan negara yang menginvansi negara lain.

"Rusia menginvasi Ukraina. Maksud saya, ini adalah tindakan berbahaya dan agresif yang merusak aturan hukum internasional," ujar PM Morrison seperti dilansir Sky News.

"Kami telah membuat pernyataan-pernyataan dan perwakilan-perwakilan yang sangat jelas tentang kekhawatiran kami pada keterlibatan Rusia di G20 tahun ini," lanjutnya.

4 dari 4 halaman

Joe Biden Ingin Vladimir Putin Diadili

Sementara, Presiden AS Joe Biden pada Senin (4 April) menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang dan menyerukan pengadilan, menambah kecaman global atas pembunuhan warga sipil di kota Bucha, Ukraina, ketika lebih banyak gambar grafis dari kematian mereka muncul.

"Anda melihat apa yang terjadi di Bucha," kata Biden kepada wartawan setelah mendarat di Washington dari Delaware, tempat dia menghabiskan akhir pekan, demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (5/4/)

"Ini menjamin dia - dia adalah penjahat perang."

Penemuan kuburan massal dan mayat terikat ditembak dari jarak dekat di Bucha, di luar Kyiv, sebuah kota yang direbut kembali oleh pasukan Ukraina dari pasukan Rusia, tampaknya akan menggembleng Amerika Serikat dan Eropa untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Moskow.

"Kami harus mengumpulkan informasi. Kami harus terus menyediakan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melanjutkan pertempuran. Dan kami harus mendapatkan semua detailnya sehingga ini bisa menjadi kenyataan, mengadakan pengadilan kejahatan perang," kata Biden.