Sukses

Pemimpin Hong Kong Akan ke China Bahas Upaya Hidupkan Kembali Ekonomi

Carrie Lam berbicara pada konferensi pers mingguan hari ini dan mengatakan bahwa dia akan berangkat pada 3 November ke Shenzhen, China.

Liputan6.com, Hong Kong - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam akan melakukan perjalanan ke Beijing untuk membahas rencana menghidupkan kembali ekonomi pusat keuangan global yang telah dipukul oleh pandemi Virus Corona COVID-19 dan protes anti-pemerintah.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (27/10/2020) Lam mengatakan, dia akan berangkat pada 3 November ke Shenzhen, di mana dia akan melakukan tes Virus Corona sebelum melakukan perjalanan ke Beijing.

"Perjalanan saya ke Beijing kali ini semata-mata pada sisi ekonomi mengingat situasi ekonomi yang tentu sangat serius di Hongkong," kata Lam.

"Kami membutuhkan lebih banyak tindakan dukungan dari daratan China, terutama mengingat arah keseluruhan yang harus diambil Hong Kong untuk berintegrasi lebih baik dengan China daratan terutama di Greater Bay Area."

Pemimpin yang didukung Beijing itu menunda pidato kebijakan tahunannya awal bulan ini untuk melakukan perjalanan ke China daratan guna membicarakan bagaimana pemerintah pusat dapat mendukung pemulihan ekonomi Hong Kong.

Dia mengatakan dia masih berencana untuk menyampaikan alamat polisnya pada akhir November 2020.

Lam berulang kali memuji pentingnya wilayah Greater Bay - wilayah yang mencakup Hong Kong, Makau, dan sembilan kota di provinsi Guangdong China - sebagai pilar utama untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kota tersebut.

 

Saksikan Video Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pukulan Ekonomi Bagi Hong Kong

Hong Kong terguncang oleh pukulan ganda protes anti-pemerintah yang menjerumuskan kota itu ke dalam krisis terbesarnya dalam beberapa dekade tahun lalu dan dampak virus corona.

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada bulan Juni yang menghukum apa yang secara luas didefinisikan oleh pihak berwenang sebagai pemisahan diri, serta hasutan dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara, menyusul demonstrasi yang terkadang disertai kekerasan.

Pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia internasional telah menyatakan keprihatinan undang-undang tersebut akan menghancurkan kebebasan di Hong Kong.

Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk membawa stabilitas ke kota.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.