Dubes Uni Eropa Harap Isu Lingkungan dan Sosial Diperhatikan dalam UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang Cipta kerja atau Omnibus Law sudah resmi disahkan pemerintah meski menghadapi penolakan dari kelompok buruh. Demonstrasi lantas terjadi di Jabodetabek serta daerah luar Jakarta seperti Serang, Semarang, hingga Deli Serdang.

Pemerintah Joko Widodo menyebut Omnibus Law bisa memberi kepastian usaha serta bisa menarik investor asing masuk. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah asing?  

Kedutaan Besar Uni Eropa mendukung tujuan Omnibus Law untuk mengurangi beban regulasi yang berdampak buruk ke ekonomi. Kedatangan investor juga bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

"Uni Eropa setuju pada tujuan kembar Omnibus Law untuk mengurangi beban administratif dan menunjang investasi domestik dan asing. Ini diperlukan bagi Indonesia agar mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG) pada 2030 dan agar menjadi negara maju pada 2045," ujar Dubes UE untuk Indonesia, Vincent Piket, kepada Liputan6.com, Rabu (7/10/2020).

Dubes Piket berkata deregulasi pada Omnibus Law bisa membantu peringkat Indonesia di daftar Doing Business Report milik Bank Dunia, serta Trade and Investment Barriers Report milik Uni Eropa.

Ketika ditanya mengenai kontroversi yang terjadi di seputar Omnibus Law, Dubes Piket berharap agar deregulasi tidak mengabaikan faktor lingkungan dan sosial.

"Deregulasi perlu bergandengan dengan menjaga standar sosial dan lingkungan yang kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dubes Piket yakin Omnibus Law bisa mempermudah pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Omnibus Law juga diprediksi berdampak baik pada perdagangan bebas melalui Indonesia IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement).

IEU-CEPA saat ini masih dalam tahap negosiasi. Dubes Piket berharap Omnibus Law bisa berkontribusi untuk merampungkan negosiasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: