Sejumlah Negara dan Organisasi HAM Desak Saudi Setop Hukuman Mati

Eksekusi minggu lalu merupakan yang terbesar dalam satu hari di Arab Saudi sejak tahun 2016, ketika pemerintah mengeksekusi 47 orang karena kejahatan terkait terorisme. Diantara mereka yang dieksekusi tahun 2016 lalu itu adalah empat aktivis Syiah, termasuk ulama terkemuka Nimr al-Nimr, yang kematiannya memicu demonstrasi komunitas Syiah di seluruh kawasan itu. Di Iran, demonstran menyerang Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran. Sejak saat itu kantor kedutaan itu ditutup dan hubungan Arab Saudi-Iran tidak pernah membaik.

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ketika itu menyebut eksekusi massal itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika telah mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menjamin adanya proses pengadilan yang adil terhadap tersangka yang ditahan.

“Kami telah membaca laporan-laporan tersebut. Kami mendesak pemerintah Arab Saudi dan semua pemerintahan untuk menjamin pengadilan yang adil, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dan di luar jalur hukum, transparansi, supremasi hukum dan kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri kepada ABC News.

Sementara itu Laporan Tahunan Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika, yang memberikan nasehat kepada Gedung Putih, Departemen Luar Negeri dan Kongres, minggu ini menyatakan Arab Saudi sebagai satu dari 16 negara pelanggar kebebasan beragama “yang sangat parah.”

Pasca pembunuhan wartawan Arab Saudi yang berkantor di Amerika Jamal Khashoggi pada Oktober 2018, sekelompok senator memperkenalkan RUU yang mengharuskan sanksi terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam pembunuhan itu. RUU itu juga memberlakukan sanksi terhadap individu dalam berbagai aktivitas terkait perang saudara di Yaman.

Analis Philippe Nassif yakin RUU itu dapat mengubah sikap Arab Saudi terkait tuduhan pelanggaran hak asasi. “RUU itu mengkhawatirkan Arab Saudi karena mereka melihat adanya konsensus bipartisan di Amerika yang dapat meluas terhadap sikap mereka, bukan saja di Yaman, tetapi juga dalam arti yang lebih luas.” 

Arab Saudi diketahui telah memenggal 37 warganya dalam eksekusi massal, Selasa 23 April 2019. Mereka dihukum dalam kasus terorisme.

Seorang pembangkang Saudi Ali al-Ahmed, yang mengelola badan bernama Gulf Institute di Washington mengatakan bahwa 34 orang yang dipenggal adalah penganut Islam Syiah. Identitas mereka yang dihukum diumumkan oleh Departemen Dalam Negeri Arab Saudi.

"Ini adalah eksekusi terbesar terhadap kelompok Syiah dalam sejarah Saudi," kata Al-Ahmed, melansir ABC Indonesia pada Rabu 24 April 2019.

Hal itu dikonfirmasi oleh lembaga HAM Amnesty International, mengatakan mayoritas dari yang dipenggal adalah laki-laki Syiah.

Dengan demikian, eksekusi ini diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan sektarian dan regional antara Arab Saudi dan Iran.

Selain warga syiah, salah satu anggota kelompok ekstrem Sunni juga digantung di sebuah tiang setelah pemenggalan. Negeri Minyak melakukannya "sebagai peringatan bagi yang lain".

Amnesty International juga mengatakan, mereka yang dipenggal dinyatakan bersalah setelah dilangsungkannya proses peradilan. Sayangnya, lembaga itu menyebut adanya metode penyiksaan dalam mencari pengakuan saksi dan terdakwa. 2 dari 3 halaman Salah satu Eksekusi Terbesar  Ilustrasi hukuman mati atau hukuman gantung (iStockphoto)Pemenggalan yang berlangsung awal pekan ini adalah eksekusi terbesar kedua Saudi yang dilakukan dalam waktu satu hari dalam sejarah pasca-1980.

Eksekusi besar pertama berlangsung pada 2 Januari 2016. Saat itu, Negeri Minyak mengeksekusi 47 orang dalam kasus yang sama, berkenaan dengan terorisme. Pemenggalan waktu itu adalah eksekusi terbesar yang dilakukan pihak berwenang Saudi sejak 1980.

Di antara mereka yang dieksekusi tiga tahun lalu adalah empat warga Syiah, termasuk ulama Syiah ternama, Nimr al-Nimr.

Kematian al-Nimr menimbulkan gelombang protes mulai dari Pakistan sampai ke Iran. Bahkan, kedutaan Saudi di Teheran sempat diserbu.

Sejak itu hubungan Saudi-Iran memburuk dan kedutaan Saudi di Teheran masih tutup hingga sekarang.

Untuk diketahui, Raja Salman sudah memberikan persetujuan terhadap eksekusi massal pada Selasa, 23 April dan juga eksekusi di tahun 2016.

Ali al-Ahmed dari Gulf Institute di Washington mengatakan tindakan eksekusi pada Selasa ini tampaknya dilakukan untuk menyampaikan pesan politik kepada Iran.

"Mereka tidak perlu melakukan eksekusi terhadap orang-orang ini, namun ini dilakukan di tengah gelombang tekanan Amerika terhadap Iran." katanya.

Selengkapnya di sini...