Sukses

Protes Kenaikan Harga BBM di Prancis Rusuh, Ratusan Orang Diciduk Aparat

Liputan6.com, Paris - Polisi Prancis telah menangkap setidaknya hampir 1.000 orang dalam demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berujung rusuh dan diwarnai bentrok dengan aparat pada sepanjang Sabtu 8 Desember 2018.

Mereka yang ditangkap, kata aparat, diduga melakukan aksi provokatif dalam unjuk rasa tersebut.

Demi meredam rusuh, polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke demonstran, yang sebelumnya telah memblokade jalan, melakukan pembakaran, merusak properti publik, dan menjarah demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (9/12/2018).

Gerakan "Gilets jaunes (rompi kuning)" --sebagaimana demonstran menamai dirinya karena mengenakan rompi visibilitas berwarna kuning-- telah menggelar aksi serupa selama empat pekan terakhir berturut-turut.

Diperkirakan 125.000 demonstran berkumpul di seluruh Prancis pada Sabtu siang, dengan 10.000 di antara mereka memadati ibu kota.

Hingga sejauh ini, Paris menjadi kota yang terdampak berat atas demonstrasi tersebut. Otoritas rumah sakit Paris mengatakan, 126 orang terluka dalam pelaksanaan demo, tetapi tidak ada yang serius. Setidaknya tiga petugas polisi juga terluka.

Rekaman video menunjukkan seorang demonstran tertembak peluru karet saat berdiri di depan garis polisi dengan tangannya ke atas. Tiga anggota pers juga terkena peluru karet aparat.

Meriam air dikerahkan di jalan timur pusat kota Paris. Ketika malam tiba, para pemrotes berkumpul di Place de la République, dan polisi berjaga di Champs-Elysées.

Hampir 90.000 petugas dikerahkan ke seluruh negeri untuk mengantisipasi bentrokan, termasuk 8.000 di Paris di mana 12 kendaraan lapis baja juga digunakan.

Selain Paris, demonstrasi juga terjadi di beberapa kota lain, termasuk Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, dan Grenoble.

Demonstran meninggalkan jejak kehancuran di jalan-jalan Paris, dengan jendela-jendela kantor bank dan perusahaan asuransi hancur, mobil-mobil dan skuter-skuter terbakar dan fasilitas publik di jalanan dirusak.

Di depan salah satu kafe Starbucks, para perusuh telah menulis: "Tidak ada keadilan fiskal, tidak ada keadilan sosial," demikian seperti dikutip dari RTE Ireland.

Pemerintah telah memperingatkan bahwa kelompok-kelompok sayap kanan, anarkis, dan antikapitalis kemungkinan akan menyusup ke dalam protes dan banyak pertempuran kecil melihat polisi menangani kelompok-kelompok pemuda bertudung, beberapa dari mereka menutupi wajah mereka dengan topeng.

Respons Pemerintah Prancis

Menyikapi demonstrasi terbaru, Perdana Menteri Edouard Philippe dalam sebuah pidato televisi pada Sabtu malam mengatakan "casseurs (pembuat onar)" masih melancarkan aksinya.

Dia menyerukan komunikasi lebih lanjut antara pemerintah dan demonstran untuk menyelesaikan konflik. "Dialog telah dimulai," katanya. "Sekarang perlu membangun kembali persatuan nasional," tambah Philippe.

Awal pekan ini, pemerintah Prancis juga telah membatalkan rencana kenaikan pajak BBM --yang merupakan pangkal dari demonstrasi selama empat pekan terakhir-- untuk meredakan situasi. Penundaan itu akan menelan biaya anggaran Kementerian Keuangan Prancis hingga sekitar 4 miliar Euro (berkisar Rp 66,2 triliun).

Tetapi, protes telah meluas menjadi pemberontakan anti-Presiden Emmanuel Macron.

Demonstran mengecam biaya hidup yang tinggi dan reformasi ekonomi liberal yang direncanakan Macron.

Massa mengatakan, kebijakan reformasi ekonomi Macron hanya mendukung orang kaya dan ia tidak melakukan apa pun untuk membantu orang miskin.

Pemrotes juga ingin agar Macron melangkah lebih jauh untuk membantu rumah tangga miskin yang tertekan, peningkatan upah minimum, pajak yang lebih rendah, gaji yang lebih tinggi, pajak dan biaya energi yang lebih murah, tunjangan pensiun yang lebih baik dan bahkan pengunduran diri sang presiden Prancis.

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (AP/Thibault Camus)

Macron sendiri pada awal pekan mendatang diharapkan akan menyampaikan pidato nasional untuk kemungkinan lebih lanjut guna melunakkan reformasi yang direncanakan dan pembatalan kenaikan pajak.

Sementara itu, gelombang dukungan publik terhadap Macron telah berkurang, dengan tingkat approval rating pemimpin muda itu turun menjadi 25 persen memasuki akhir November 2018. Dan dukungan publik untuk gerakan Gilets jaunes justru tinggi --jajak pendapat yang dilakukan setelah protes Sabtu 1 Desember lalu menunjukkan bahwa hampir tiga perempat orang Prancis mendukungnya.

Macron hanyalah yang terbaru dari banyak pemimpin Prancis yang kehilangan dukungan karena mencoba mengubah negara itu menjadi negara yang lebih bersahabat untuk melakukan bisnis. Penggelapan pajak kekayaannya, misalnya, menjadi bumerang bagi pemerintahannya dan memicu kritik bahwa ia bekerja untuk elit dan merendahkan orang miskin.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Kenaikan Pajak BBM di Prancis

Awalnya, para demonstran turun ke jalan-jalan karena frustasi dengan kenaikan pajak, khususnya pajak bahan bakar minyak (yang otomatis menaikkan harga), dan kepemimpinan Presiden Emannuel Macron.

Demonstran juga menuduh Presiden Emmanuel Macron meninggalkan "orang-orang kecil", yang berakibat pada kenaikan harga BBM. Beberapa di antara mereka mendesak Macron untuk mengundurkan diri.

Harga solar, bahan bakar yang paling umum digunakan di mobil Prancis, telah meningkat sekitar 23 persen selama 12 bulan terakhir menjadi rata-rata 1,51 euro per liter (berkisar Rp 25.000). Itu merupakan titik harga tertinggi sejak awal 2000-an, menurut laporan kantor berita Prancis Agence France-Presse.

Harga minyak dunia memang sempat mengalami fluktuasi. Tetapi, pemerintahan Presiden Macron menaikkan pajak BBM tahun ini sebesar 7,6 sen per liter (berkisar Rp 11.000) pada solar dan 3,9 sen pada bensin (berkisar Rp 6.600), sebagai bagian dari kampanye untuk investasi energi terbarukan.

Pada Januari 2019, pemerintah juga berencana akan kembali menaikan pajak BBM sebesar 6,5 sen pada solar (berkisar Rp 10.847) dan 2,9 sen pada bensin (berkisar Rp 4.839).

Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe mengatakan bahwa uang pajak BBM itu akan digunakan untuk mensubsidi sekitar total 5,6 juta rumah tangga miskin Prancis. Pajak juga diterapkan untuk mengurangi ketergantungan warga Prancis terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehar-hari, kata Philippe.

Artikel Selanjutnya
Antisipasi Potensi Kerusuhan Prancis, Menara Eiffel Ditutup Akhir Pekan Ini
Artikel Selanjutnya
Kalahkan Paris, Kota di Jepang Ini Punya Banyak Restoran Terbaik