Sukses

Mesir Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama

Liputan6.com, Kairo - Mesir menandatangani kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Rusia.

Tiga pejabat senior Mesir -- yang tak disebutkan namanya -- mengatakan bahwa penandatanganan kontrak dilakukan pada Senin, 11 Desember 2017, saat Presiden Rusia Vladimir Putin bertandang ke Kairo.

Pejabat membeberkan, pembangkit listrik tenaga nuklir itu diperkirakan selesai dalam kurun waktu tujuh tahun, dengan kapasitas 4.800 megawatt (MW).

Adapun, operasi percobaan reaktor nuklir pertama ini diperkirakan akan berlangsung pada 2022.

"Sepertinya akan dibangun di Dabaa, sebelah utara Mesir," ucap pejabat anonim itu, seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (12/12/2017).

Di samping itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan kepada Russia Today dalam sebuah wawancara pada Sabtu, bahwa pemerintah Mesir telah menyelesaikan beberapa tahap pembangunan.

Moskow dan Kairo sebelumnya telah menandatangani sebuah kesepakatan pada 2015.

Kesepakatan itu berisi rencana Rusia yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Mesir. Rusia juga memberikan sejumlah dana bantuan kepada Mesir untuk menutupi biaya konstruksi.

Media pemerintah Mesir tahun lalu mengabarkan bahwa nilai pinjaman tersebut adalah sebesar US$ 25 miliar. Jumlah ini akan membiayai 85 persen dari setiap kontrak kerja, jasa dan pengiriman peralatan. Sementara Mesir akan mendanai 15 persen sisanya. 

Mesir, dengan populasi hampir 104 juta orang dan kebutuhan energi yang banyak, ingin melakukan diversifikasi sumber energinya.

Ke depannya, pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut diharapkan tidak hanya menutupi kebutuhan energi Mesir, tapi juga dapat diekspor.

Putin dilaporkan berada di Kairo pada Senin untuk bertemu rekannya, Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

Pihak Kremlin membocorkan, pertemuan itu membahas hubungan bilateral Rusia-Mesir, perdagangan, dan isu-isu Timur Tengah.

1 dari 2 halaman

November, Putin Melawat ke Iran untuk Bahas Kesepakatan Nuklir

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Teheran, Iran, pada Rabu, 1 November 2017 waktu setempat. Lawatannya saat itu untuk menemui pemimpin Iran dan Azerbaijan.

Di Tehran, Putin bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Pertemuan berlangsung tertutup, tapi Kantor Pemimpin Tertinggi Iran merilis pernyataan resmi yang membeberkan hasil pembicaraan para pemimpin ketiga negara.

Agenda utama pertemuan itu adalah rencana Rusia-Iran-Azerbaijan dalam mengembangkan megaproyek transportasi darat. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan jaringan jalan raya dan rel kereta yang menghubungkan ketiga negara di kawasan Laut Kaspia. Demikian seperti dikutip ABC News, Kamis 2 November 2017.

Akan tetapi, di samping pembahasan tentang proyek tersebut, Presiden Putin dan kedua petinggi Negeri Para Mullah turut membahas mengenai isu nuklir Iran.

"Kami menentang perubahan unilateral sepihak dalam kesepakatan nuklir (Iran) yang sejatinya bersifat multilateral. Kami juga menentang ketika isu nuklir Iran kerap dikaitkan dengan isu-isu keamanan," kata Putin saat bertemu Khamenei, seperti yang tercantum dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh kantor Pemimpin Tertinggi Iran.

Berdasarkan rilis tersebut, Khamenei memuji Putin dalam menyikapi isu kesepakatan nuklir Iran. Ia mengatakan, "Karena alasan itu, sangat mungkin untuk melakukan dialog logis dan kooperasi dengan Rusia."

Pernyataan itu seakan mengkritik sikap Amerika Serikat yang berencana untuk menarik diri dan merevisi secara sepihak Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran. Rencana itu digagas pada Oktober lalu.

JCPOA merupakan pakta kesepakatan multilateral, melibatkan Iran (sebagai negara yang diawasi) dan sejumlah pihak yang terdiri dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Uni Eropa (sebagai negara yang mengawasi Iran).

Menurut pakta itu, Iran sepakat terhadap sejumlah hal, salah satunya adalah pengurangan stok uranium (bahan baku pembuat nuklir) hingga 98 persen. Kepatuhan Iran akan ditukar dengan pencabutan sanksi dari negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Pakta itu memiliki mekanisme pengawasan rutin. Secara berkala, yakni per 90 hari, para negara anggota akan memberikan sertifikasi kepatuhan kepada Iran setelah melakukan peninjauan. Terakhir kali, sertifikasi kepatuhan diberikan kepada Iran pada Juli 2017.

Namun, pada Oktober lalu, Presiden Trump menolak untuk memberikan sertifikasi kepatuhan terhadap Iran. Ia beranggapan, Tehran tidak memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional serta internasional, sebuah harapan yang disematkan dalam pembukaan JCPOA.

Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa mendesak agar AS mengubah sikapnya dan segera memberikan sertifikasi tersebut kepada Iran.

Saksikan Live Streaming XYZ Day 2018

Tutup Video
Artikel Selanjutnya
2 Negara Ini Diramalkan Jadi Lokasi Pecahnya Perang Dunia III
Artikel Selanjutnya
Presiden Rusia: Serangan AS ke Suriah Berisiko Memicu Kekacauan Global