Pandangan PBNU Soal Penyandang Disabilitas dan Tiga Tantangannya

Ia menambahkan, ketiadaan peraturan daerah akan menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki perspektif peka disabilitas, tambah Hilmy.

Senada dengan Hilmy, penulis buku fiqih disabilitas yang diterbitkan oleh LBM PBNU KH. Sarmidi itu juga memberikan dukungannya kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk segera merampungkan Raperda tentang penyandang disabilitas.

“Para kiai PBNU pasti mendukung, kalau anggota dewan, atau kepala daerah tidak mendukung, periode berikutnya mau jadi lagi atau tidak?” ucap Sarmidi.

Sarmidi juga menyampaikan bahwa peran utama pemerintah dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat ditinjau dari ilmu fiqih.

Sebelumnya, Komisi-D DPRD Kabupaten Sidoarjo berupaya memasukkan Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) prioritas tahun 2023.

Ketua Komisi-D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Abdillah Nasih menyampaikan perasaan bahagianya atas kehadiran para kiai dari PBNU dan empat komisioner KND-RI.

Pria yang akrab disapa Nasih itu turut menyampaikan komitmen Komisi-D dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lewat sebuah payung hukum peraturan daerah.

“InsyaAllah Raperda tentang penyandang disabilitas akan kami upayakan masuk ke dalam Prolegda prioritas tahun 2023,” katanya.

Nasih juga berkomitmen akan melibatkan para perwakilan difabel dalam pembahasan Raperda tersebut.

“Nanti akan kita carikan slot kosong dan segera kita bentuk pansus untuk segera membahasnya,” lanjutnya.

Inisiasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan  Para kiai dari PBNU.

Anggota komisioner KND-RI Jonna Aman Damanik, mengapresiasi langkah komisi tersebut.

“Terima kasih kami ucapkan kepada komisi-D DPRD Sidoarjo atas inisiasinya memasukkan Raperda penyandang disabilitas sudah masuk ke dalam Prolegda tahun 2023,” kata Jonna dalam kesempatan yang sama.

Pria penyandang disabilitas netra itu meminta agar pembahasan Raperda melibatkan perwakilan organisasi penyandang disabilitas (Opdis) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.