Hampir 1 Miliar Penyandang Disabilitas Butuh Bantuan

Ilustrasi disabilitas Foto oleh Marcus Aurelius dari Pexels

Liputan6.com, Jakarta PBB belum lama ini melaporkan bahwa hampir 1 miliar anak-anak dan orang tua penyandang disabilitas tidak dapat mengakses teknologi bantu yang mereka butuhkan. Dengan ini PBB berharap agar dunia lebih banyak berinvestasi dalam produk yang memeperbaiki hidup mereka ini.

Menurut laporan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan UNICEF yang dirilis 16 Mei, akses ke teknologi bantu seperti kacamata, alat bantu dengar, mobilitas atau perangkat komunikasi hanya tiga persen di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Mereka memperkirakan bahwa lebih dari 3,5 miliar orang akan membutuhkan satu atau lebih produk bantuan pada tahun 2050 karena penuaan populasi dan peningkatan insiden penyakit tidak menular. Saat ini, angkanya 2,5 miliar.

Laporan tersebut, yang merupakan gambaran global pertama tentang kebutuhan dan akses ke teknologi pendukung, menyerukan kepada pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mendanai dan memprioritaskan akses ke produk-produk ini.

Dilansir dari medicalxpress, Almah Kuambu, penasehat teknis untuk National Orthotic and Prosthetic Services (NOPS) di Departemen Kesehatan Papua Nugini (PNG), mengetahui perbedaan akses ke teknologi bantu dapat membuat perkembangan anak, pendidikan, partisipasi dalam olahraga dan masyarakat, dan masa depan prospek pekerjaan.

"Saya kehilangan anggota tubuh bagian bawah dalam sebuah kecelakaan pada usia 11 tahun. Itu menghancurkan saya dan keluarga saya," kata Kuambu kepada SciDev.Net. "Butuh waktu hampir setahun sebelum saya bisa dipasangi kaki palsu. Saya ingat merasa di atas bulan untuk bisa berdiri dengan kedua kaki lagi. Itu mengubah hidup saya dan mengilhami saya untuk bekerja di ruang ini dan membantu menghilangkan stigma disabilitas di komunitas kami."

Menurut UNICEF, secara global ada 240 juta anak yang hidup dengan satu atau lebih disabilitas. “Salah satu hambatan terbesar bagi anak-anak penyandang disabilitas adalah stigma di antara teman sebaya dan lingkungan sekolah non-inklusif yang mencegah mereka mengakses atau menggunakan teknologi bantu,” Rosangela Berman-Bieler, pimpinan UNICEF untuk disabilitas, mengatakan pada konferensi pers virtual pada hari Jumat.

“Anak-anak yang tidak dapat mengakses teknologi bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengakses perawatan kesehatan dan layanan sosial lainnya, semakin memperburuk kecacatan mereka dan membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga mereka sering juga terpengaruh karena berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari peningkatan pengasuhan. persyaratan," tambahnya.

Sejumlah kota besar dunia memanfaatkan teknologi mutahir untuk membuat transportasi publik lebih mudah diakses warga dengan disabilitas. Kota Busan di Korea Selatan, misalnya, memasang perangkat pintar di stasiun kereta untuk mempermudah mobilitas pe...

2 dari 3 halaman

Akses dan biaya jadi hambatan

Di negara berkembang, orang harus melakukan perjalanan jauh untuk mengakses teknologi bantu dan biayanya sering kali menjadi penghalang, yang dapat menjadi hambatan utama untuk mengaksesnya. Sekitar dua pertiga orang dengan produk bantuan melaporkan melakukan pembayaran sendiri untuk mereka. Yang lain melaporkan mengandalkan keluarga dan teman untuk mendukung kebutuhan mereka secara finansial, catatan laporan itu.

Ketika Anna Kwemeling, 39 tahun, kehilangan kakinya tujuh tahun lalu dalam kecelakaan mobil di Kimbe, provinsi West New Britain PNG, ia harus berhenti dari pekerjaan banknya. "Saya memiliki dua anak kecil. Tidak ada layanan teknologi bantu yang tersedia di dekat sini. Butuh beberapa saat sebelum kami dapat menghemat sumber daya yang cukup untuk membayar perjalanan dan akomodasi untuk mengakses layanan di Port Moresby. Dengan kaki palsu , saya merasa normal kembali dan Saya berharap untuk masuk kembali ke dunia kerja," kata Kwemeling kepada SciDev.Net.

Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk memasukkan teknologi bantu sebagai bagian dari paket cakupan perawatan kesehatan universal dan menggunakan pendekatan berbasis hak yang berpusat pada orang, secara aktif melibatkan pengguna dalam semua aspek teknologi bantu.

"Menolak akses orang ke alat yang mengubah hidup ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pandangan picik," kata direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Kami meminta semua negara untuk mendanai dan memprioritaskan akses ke teknologi bantu dan memberi setiap orang kesempatan untuk memenuhi potensi mereka."

3 dari 3 halaman

Penyediaan alat bantu dalam negeri

"Sebagai terapis okupasi , saya melihat kekuatan produk bantuan yang tepat yang memungkinkan orang melakukan pekerjaan kehidupan sehari-hari mereka," kata Natasha Layton, peneliti senior di Monash University di Melbourne dan anggota dewan Australian Rehabilitation and Assistive Technology Association.

“Data baru tentang alat Rapid Assistive Technology Assessment (rATA) dalam laporan, untuk pertama kalinya, akan memberi tahu kita tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana dampak paling besar dapat terjadi, terutama di negara berkembang. Saya berharap itu akan berubah. akses ke teknologi pendukung dari penyediaan amal kecil hingga penskalaan sistematis dan peningkatan penyediaan dalam negeri yang sesuai dengan tujuan," kata Layton kepada SciDev.Net.

"Ada banyak pembelajaran dari inovasi hemat yang sesuai dengan budaya dan lingkungan dan bekerja dengan sangat baik di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah," tambah Layton, yang juga merupakan penulis kontributor untuk laporan tersebut.