Sukses

Pertukaran Kripto di Singapura Bakal Beri Sanksi kepada Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan, pertukaran cryptocurrency yang dilisensikan untuk beroperasi di Singapura harus mematuhi sanksi keuangan terhadap Rusia.

Hal ini menindak lanjuti soal kelompok pro-Rusia telah mengumpulkan jutaan dolar dalam sumbangan kripto untuk mendukung Moskow perang di Ukraina. 

Pada Maret 2022, setelah invasi Rusia ke Ukraina, MAS memperkenalkan langkah-langkah keuangan yang ditargetkan pada bank, entitas, dan kegiatan Rusia yang ditunjuk di Rusia, serta kegiatan penggalangan dana yang menguntungkan pemerintah Rusia.

"Langkah-langkah ini berlaku untuk semua lembaga keuangan di Singapura, termasuk penyedia layanan token pembayaran digital (DPTSP) yang berlisensi untuk beroperasi di Singapura," kata MAS, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (24/11/2022).

MAS tidak mengatakan apakah telah menerima laporan pertukaran yang beroperasi di Singapura yang digunakan untuk menyumbangkan cryptocurrency ke kelompok pro-Rusia, tetapi menekankan DPTSP harus memiliki kontrol yang kuat untuk menghindari berurusan dengan bank yang terkena sanksi dan kegiatan yang dilarang.

"Misalnya, DPTSP harus melakukan uji tuntas pelanggan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan mereka dan pemilik manfaat pelanggan, dan menyaring pelanggan mereka dan rekanan yang bertransaksi," kata juru bicara MAS.

Singapura menyambut baik adopsi kripto karena mereka memainkan peran pendukung dalam ekosistem aset digital yang lebih luas, tetapi telah memperketat peraturan setelah menyebut perdagangan aset ini "sangat berisiko".

Pada Oktober, MAS mengusulkan agar investor ritel di Singapura menjalani penilaian kesadaran risiko sebelum diizinkan untuk memperdagangkan mata uang kripto. Mereka juga tidak akan dapat menggunakan kartu kredit atau bentuk pinjaman apa pun untuk memperdagangkan mata uang kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 4 halaman

Polisi Singapura Terima 631 Laporan Penipuan Kripto Sepanjang 2021

Sebelumnya, data pemerintah Singapura tentang penipuan cryptocurrency mengungkapkan tentang jumlah laporan terkait penipuan cryptocurrency yang diterima polisi dalam tiga tahun terakhir yang terus meningkat.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam mengungkapkan pada 2019, polisi menerima 125 laporan terkait penipuan cryptocurrency. Ini meningkat menjadi 397 pada 2020, dan 631 pada 2021.

“Sebagian besar penipuan cryptocurrency dilakukan oleh scammers yang berbasis di luar Singapura. Dengan demikian, ada batasan seberapa banyak yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum di Singapura,” ujar Shanmugam, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (31/10/2022).

Shanmugam menjelaskan kemampuan untuk menyelesaikan kasus ini akan bergantung pada tingkat kerja sama dari lembaga penegak hukum di luar negeri, serta kemampuan mereka untuk melacak para penipu ini. Meskipun demikian, Singapura akan terus meningkatkan upaya penyelidikan.

Kepolisian Singapura membentuk gugus tugas cryptocurrency pada 2018 untuk memantau lanskap cryptocurrency. 

Ini dilakukan demi mengembangkan dan meningkatkan prosedur operasional dalam penyelidikan dan penyitaan cryptocurrency, dan membangun hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum di luar negeri, profesional industri, dan pakar akademis.

Gugus tugas bekerja sama dengan Otoritas Moneter Singapura (MAS), bank sentral negara itu, yang mengatur entitas yang menangani atau memfasilitasi pertukaran mata uang kripto.

“Pertahanan terbaik, bagaimanapun, adalah publik yang cerdas. Untuk itu, kami telah meningkatkan upaya pendidikan publik untuk mendidik masyarakat tentang penipuan terkait cryptocurrency,” pungkas Shanmugam.

3 dari 4 halaman

Singapura Bakal Perketat Regulasi Kripto

Sebelumnya, Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah mengajukan rancangan peraturan yang lebih ketat, bertujuan untuk membatasi perdagangan kripto bagi investor ritel dengan tujuan mengurangi risiko bagi konsumen, sambil meningkatkan pengembangan stablecoin.

Langkah-langkah yang diusulkan telah dirinci dalam dua makalah konsultasi yang diterbitkan oleh otoritas. Rencananya adalah untuk memperkenalkan aturan baru sebagai pedoman sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam Undang-Undang Layanan Pembayaran.

“Perdagangan dalam cryptocurrency sangat berisiko dan tidak cocok untuk masyarakat umum,” isi pernyataan MAS, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (28/10/2022).

Dalam sebuah pengumuman pada Rabu, otoritas moneter menjelaskan proposal tersebut mencakup tiga bidang utama akses konsumen, perilaku bisnis, dan risiko teknologi. Ini bermaksud untuk membatasi risiko perdagangan spekulatif dengan memperkenalkan kewajiban tertentu untuk penyedia layanan kripto.

Perusahaan-perusahaan ini harus memastikan pelanggan mereka membuat keputusan yang tepat dengan memberikan pengungkapan risiko, termasuk tentang fluktuasi harga dan ancaman siber. Bank sentral menyarankan mereka tidak boleh mengizinkan atau menawarkan investor ritel opsi untuk membayar dengan kredit.

Platform cryptocurrency juga akan diminta untuk menjaga aset pelanggan terpisah dari dana mereka sendiri dan dapat dicegah untuk meminjamkan aset investor kepada pihak ketiga. Namun, terlepas dari tindakan ini, pengguna pada akhirnya akan tetap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

4 dari 4 halaman

Peraturan Stablecoin

Memuji potensi stablecoin yang diatur dengan baik dan didukung dengan aman untuk memfasilitasi transaksi di ruang aset digital, MAS mengindikasikan mereka berencana untuk memperluas kerangka peraturan bagi mereka untuk memastikan stabilitasnya. 

Ini akan fokus pada penerbitan stablecoin yang dipatok ke satu mata uang dan dengan sirkulasi melebihi 5 juta dolar Singapura. 

Berdasarkan aturan yang diusulkan, penerbit akan diminta untuk memiliki cadangan aset yang setara dengan setidaknya 100 persen dari nilai nominal koin, yang hanya dapat dipatok ke dolar Singapura atau mata uang Kelompok Sepuluh (G10). 

Mereka harus menerbitkan buku putih, memenuhi persyaratan modal dasar dan memelihara aset likuid. Bank domestik akan diizinkan untuk mengeluarkan stablecoin.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.