Sukses

AS Bakal Rilis Perintah Eksekutif Terkait Kripto Awal Februari

Liputan6.com, Jakarta - Gedung Putih sedang menyiapkan perintah eksekutif untuk rilis pada awal bulan depan yang akan menguraikan strategi pemerintah yang komprehensif tentang cryptocurrency dan meminta agen Federal untuk menentukan risiko dan peluang mereka.

Perintah dari pemerintah Amerika Serikat semacam itu kemungkinan akan memiliki implikasi signifikan terhadap bagaimana cryptocurrency ditawarkan dan diperdagangkan, hingga digunakan untuk membeli barang dan jasa, atau disimpan. 

Secara lebih luas, rekomendasi dan kesimpulan yang dikembangkan sebagai bagian dari proses ini dapat berdampak signifikan pada nilai aset ini termasuk cryptocurrency, NFT, dan pada kualitas kecepatan penyebaran blockchain teknologi untuk aplikasi lain.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (25/1/2022), arahan tersebut akan menempatkan Gedung Putih dalam peran sentral mengawasi upaya untuk menetapkan kebijakan dan mengatur aset digital.

Lembaga federal telah mempelajari atau memberikan panduan peraturan seputar sektor aset digital selama bertahun-tahun.

Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC), SEC dan CFTC telah mengeluarkan surat panduan, pernyataan informal, dan upaya pembuatan peraturan publik untuk mengarahkan bagaimana berbagai aspek industri kripto harus mematuhi hukum federal. Namun upaya tersebut belum terkoordinasi dalam satu dokumen atau satu instansi.

Pejabat senior administrasi Joe Biden telah bertemu beberapa kali untuk membahas arahan, yang akan disampaikan kepada presiden dalam beberapa minggu ke depan. 

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Inggris Bakal Perkuat Aturan Iklan Kripto

Sebelumnya, Pemerintah Inggris telah mengatakan bermaksud untuk memperkuat aturan yang mengatur iklan kripto agar sejalan dengan aset keuangan lainnya.

Menurut dokumen 'Cryptoasset Financial Promotions Response', aturan akan digunakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mendorong inovasi.

Departemen Keuangan mengatakan, undang-undang yang diusulkan juga akan memberi pengawas keuangan Inggris, Financial Conduct Authority (FCA),  kekuatan untuk mengatur pasar kripto secara lebih efektif.

"Pemerintah hanya berusaha untuk mengubah kegiatan yang sangat relevan dengan bisnis aset kripto, untuk menghindari amandemen yang tidak perlu dan tidak proporsional terhadap batas peraturan”, kata dokumen  itu, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (19/1/2022). 

Pemerintah mulai berkonsultasi tentang kerangka kerja yang diusulkan untuk mengatur promosi kripto pada  2020 dan sejak itu  Otoritas Standar Periklanan (ASA) telah turun tangan untuk melarang iklan yang menyesatkan pada beberapa kesempatan.

Awal bulan ini, ASA melarang dua iklan oleh Crypto.com yang mengatakan perusahaan mendorong orang untuk membeli Bitcoin dengan kartu kredit. Namun, ASA mengatakan tidak akan melarang penggunaan istilah 'blockchain' karena tidak dianggap sebagai aset tetapi teknologi yang mendasarinya.

Token hibrida dan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) juga dihapus dari definisi aset kripto karena memenuhi syarat. Pemerintah juga telah memutuskan untuk mempertahankan kesepadanan dalam definisi aset kripto yang memenuhi syarat, meninggalkan NFT di luar cakupan juga.

“Sementara sebagian besar aset kripto saat ini menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT), mungkin ini berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan industri,” kata tanggapan konsultasi. 

"Oleh karena itu, pemerintah Inggris mengusulkan untuk menghapus referensi ke DLT dari definisi aset kripto yang memenuhi syarat,” lanjut tanggapan konsultasi itu.

Departemen Keuangan menambahkan, sementara jumlah pengguna kripto di negara itu meningkat, pemahaman publik tentang aset kripto menurun dengan hanya 71 persen dari mereka yang telah mendengar tentang aset kripto yang mengidentifikasi definisinya dengan benar. 

Selain itu, Departemen Keuangan menambahkan bahwa pemerintah Inggris merencanakan masa transisi enam bulan dari finalisasi hingga publikasi aturan promosi keuangan yang diusulkan oleh  FCA.