Sukses

Usulan Pemilu 2024 Via Pos dari Komnas HAM Dinilai Partai Garuda Sulit Dilakukan

Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dilakukan via pos di seluruh Indonesia dinilai Partai Garuda akan sulit dilakukan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Menurut Teddy, usulan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut tidak bisa dilakukan.

"Usulan Komnas HAM terkait pemungutan suara via pos di Pemilu 2024 di seluruh Indonesia, sepertinya sulit dilaksanakan, karena surat suara berpindah tangan tanpa pengawalan, sehingga akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).

Dia menyebut, surat suara dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) dan disegel dalam kotak serta dijaga aparat berwenang selama 24 jam penuh masih bisa kecolongan.

"Surat suara dari setiap TPS yang masuk dan disegel dalam kotak, yang dijaga 24 jam, yang dicek secara berjenjang hingga sampai ke provinsi saja, masih saja kecolongan, terjadi penyalahgunaan. Bagaimana jika yang tidak terjaga 24 jam? Tentu sangat terbuka potensi penyalahgunaan," papar Teddy.

Belum lagi, lanjut dia, karena semua sudah terbiasa mengirimkan sesuatu secara digital, lalu harus mengirimkan surat suara secara fisik melalui pos.

"Tentu akan menurunkan tingkat pemilih, karena malas untuk proses memilih dan harus mengirimkan sendiri ke tempat pengiriman. Ini membutuhkan effort lebih," ucap Teddy.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Pentingnya Rekapitulasi

Sehingga, Teddy menilai, yang paling mudah adalah pemilihan menggunakan teknologi, tidak membutuhkan banyak tindakan, dan bisa dilakukan masyarakat.

"Tapi itu belum bisa dilakukan karena berbasis data non fisik, sehingga sangat terbuka untuk disalahkangunakan," kata Teddy.

"Jadi yang perlu dilakukan adalah penguatan dalam rekapitulasi di setiap jenjang pemeriksaan surat suara TPS, bukan cara pemungutannya. Untuk sementara datang ke TPS masih lebih baik," jelas dia.

 

3 dari 3 halaman

Usulan Komnas HAM

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan pos saat proses pemungutan suara Pemilu 2024.

Anggota Komnas HAM Hairansyah Akhmad menilai, hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk memberi jaminan atas partisipasi publik saat pemilu dilangsungkan.

"Dalam konteks aspek pemilu yang adil dan bebas, kami mendorong pemerintah dan DPR membuat regulasi yang memberi jaminan di mana partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemerintahan terutama untuk memilih dan dipilih itu secara lebih luas menyampaikan pendapat, keyakinan politiknya dan pemanfaatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mekanisme pos dalam proses pemungutan suara," kata Hairansyah dalam konferensi pers virtual, Kamis 10 November 2022.

Ia mengatakan, rekomendasi itu sebelumnya juga telah disampaikan Komnas HAM mengingat pada 2020, pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, kata Hairansyah, Komnas HAM juga mendorong pemerintah dan penyelenggara pilkada di masa pandemi untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes). Menurut dia, saat ini status pandemi Covid-19 juga belum dicabut, sehingga usulan itu masih patut untuk dipertimbangkan.

"Nah saat ini misalkan, proses pandemi belum dicabut artinya bahkan, terakhir-terakhir ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kasus aktif yang muncul di Indonesia sehingga ini masih menjadi potensial untuk mengancam proses penyelengaraan pemilu di tengah pandemi nanti," jelas Hairansyah.

Lebih lanjut, ia juga menyorot soal kemungkinan adanya faktor cuaca dan bencana alam yang dapat berdampak pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Oleh karenanya, Komnas HAM mendorong agar teknologi informasi betul-betul dimanfaatkan dalam proses penyelenggaran pemilu tahun 2024.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS