Revisi Undang-undang Berita Palsu Korsel Tuai Keprihatinan Jurnalis Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa organisasi media internasional prihatin dengan adanya amandemen undang undang (uu) fake news atau berita palsu yang dikeluarkan oleh partai liberal yang kini memimpin di Korea Selatan (Korsel). RUU tersebut menghadirkan ganti rugi hingga pembatasan kebebasan berekspresi bagi perusahaan media yang melanggar.

Komite Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) telah merilis pernyataan yang menyerukan untuk melakukan pencabutan RUU tersebut. Meski begitu, Partai Demokrat Korea (DPK) tetap teguh memegang amandemen tersebut untuk diajukan dalam sidang pleno RUU revisi di Majelis Nasional pada 25 Agustus nanti.

“Undang-undang seputar penentuan niat itu ambigu dan menghadirkan resiko pelanggaran regulasi yang berlebihan yang pada akhirnya melanggar kebebasan pers,” ungkap IFJ, Jumat (23/8/2021), dikutip Korea Times.

Organisasi internasional mendorong agar anggota parlemen Korsel bekerja sama dengan Asosiasi Jurnalis Korea (JAK) serta beberapa organisasi media lainnya untuk membuat UU. Hal ini bertujuan agar UU tersebut tidak menghalangi kebebasan pers memberikan informasi kepada rakyat Korea.

“Langkah revisi Undang-Undang Arbitrase Pers membahayakan citra internasional dan ruang lingkup kebebasan pers yang telah dibangun Korea Selatan dalam jangka waktu yang lama, karena telah menunjukkan fakta bahwa mereka yang berkuasa dapat mempengaruhi sebuah ruang lingkup pemberitaan bagi media domestik maupun asing,” tutup SFCC, Jumat (23/8/2021).

(MG/ Azarine Jovita Halim)

Sumber: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/08/356_314302.html

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.