Sukses

Menperin Janji Lobi Pemerintah Soal Pencabutan Subsidi Listrik

Keinginan pengusaha agar kebijakan pencabutan subsidi listrik untuk golongan industri besar I4 dan Industri menengah terbuka (I3) Tbk ditunda mendapat respons Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat.

Pengusaha diketahui meminta keringanan berupa penguluran waktu penerapan kebijakan pencabutan subsidi dari awal Mei menjadi akhir tahun dan perpanjangan rentang waktu skema pencabutan.

Dia mengaku akan menyampaikan usulan keringanan pencabutan subsidi listrik tersebut kepada pemerintah. "Saya akan coba bicarakan apakah ada kemungkinan hal tersebut dilakukan kelonggaran," kata Hidayat di kantornya, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Dia mengakui jika tidak menginginkan pencabutan subsidi listrik yang berimbas pada kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) akan mempengaruhi kinerja para pelaku usaha khususnya industri besi baja.

"Kita juga tidak ingin kenaikan TDL diringi performance industri kita menjadi menurun. Saya tidak menjanjikan bahwa itu bisa tapi saya menjanjikan untuk membicarakan dengan semua kolega di pemerintah," ungkap dia.

Aksi Hidayat tersebut dilatar belakangi permintaan Asosiasi Industri Besi dan Baja yang mengaku berkeberatan dengan kesepakatan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR tentang pencabutan subsidi listrik dilakukan per dua bulan dimulai Mei 2014.

"Beberapa industri penting dan besar seperti semen dan baja mewakili 300 Industri baja menyatakan setuju dan mengerti terhadap kenaikan TTL tetapi tidak bersetuju terhadap rentang waktu pencicilan," tutur dia.

Keberatan para pengusaha besi baja tersebut karena kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga dikhawatirkan menggangu produksi.

"Kalau asosiasi besi yang mewakili  370 perusahaan itu menyampaikan karena besi dan baja pada umumnya 70% bahan baku masih impor dan dengan nilai tukar yang fluktuatif membuat bisnis mereka jadi tidak favourable sehingga kalau ditambah mulai mencicil sejak Mei sampai desember, production cost mereka akan bertambah 45% dan itu sangat tidak kompetitif," pungkasnya. (Pew/Nrm)