Waduh, Pembukaan Seleksi CPNS 2023 Terancam Batal

Bima menuturkan kalau keadaan ini semakin kompleks mengingat perlu adanya izin lintas kementerian. Sebut saja, izin yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan menyoal besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk gaji.

Hal ini baru bisa ditentukan ketika sudah ada data lengkap kebutuhan formasi CASN di setiap institusi, kementerian, dan lembaga.

"Karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk oembiayaan gajinya. Ya kan, jadi Kemenkeu maunya 'berpaa sih jumlahnya, kalau saya kan gak bisa ngitung nih kalau gak ada jumlahnya'. Jadi itu semua kompleks ya jadi satu ya," paparnya.

Sementara itu, kapan pun seleksi dilaksanakan, Bima menegaskan pihaknya siap untuk menggelar. Mengingat lagi, pembukaan seleksi CPNS merupakan kegiatan rutin yang dijalankan BKN.

"Kalau BKN ini kan sudah pekerjaan rutin ya, jadi kapan pun sebetulnya kalau kesiapan SDM dan prasarana kita sudah siap, tinggal ini kita kan harus ajukan anggaran dulu. 'Oke formasinya 100 ribu nih' jadi kalau 100 ribu, kira-kira yang daftar 2,5 juta, kan kita harus antisipasi, 2,5 juta itu butuh biaya berapa, itu diajukan lagi saman Kemenkeu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengaku masih menghitung kebutuhan baanyaknya aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kementerian/lembaga di institusi pemerintah pusat. Ini perlu ditentukan sebelum membuka kembali seleksi Calon ASN atau CPNS tahun ini.

Kabarnya, pembukaan seleksi CPNS akan dilakukan dalam waktu dekat. Kendati begitu, jumlah formulasi yang dibutuhkan harus lebih dulu dipastikan.

"Kan kita hitungnya ada banyak ya, kita tunggu instansi pembina dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), ada dinas ada di kementerian lain, kita hitung," kata dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Menpan Anas menyebut, jumlah itu akan menjadi rujukan untuk nantinya membuka seleksi. Utamanya mengenai formasi-formasi yang sudah menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Sehingga mana yang urgent dan jadi prioritas, meskipun searang sudah ditetapkan prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Nanti formulasinya, supaya lebih komprehensif ya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyebut telah mengantongi 1,03 juta formasi usulan dari daerah.

"Saya hari ini akan menandatangani surat usulan kepada Menteri Keuangan. Surat usulan berdasarkan yang dikirim daerah, kurang lebih 1.030.000 orang formasi," kata Anas di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Anas menjelaskan lowongan CPNS tidak hanya diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Berbagai kementerian/lembaga juga telah menyetorkan kebutuhan pegawai. Sehingga formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN pusat dan daerah, baik itu untuk PNS maupun PPPK.

Selain itu, Anas mengaku saat ini sedang mencarikan jalan keluar bagi tenaga honorer kategori (THK) 1 dan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (P1).

"Kita sedang diskusi insentif disamping kita menyelesaikan PR yang kemarin itu, yang TKH II dan P1," kata dia.