Sukses

Arab Saudi Minat Investasi di IKN Nusantara, Mau Garap Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investor Arab Saudi berminat untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kemarin yang kita bicara dengan menteri investasinya, mereka berminat masuk ke IKN," ujar Bahlil ditemui usai forum bisnis Indonesia-Arab Saudi dikutip dari Antara, Selasa (30/5/2023).

Bahlil menyampaikan investasi yang sangat memungkinkan untuk IKN saat ini adalah properti guna membangun infrastruktur dan kota. Sebab, saat ini IKN masih dalam tahap pertama pembangunan.

Menurut Bahlil, investor Arab Saudi memiliki kesempatan untuk berinvestasi di IKN. Bahlil mengatakan terdapat beberapa proyek yang ditujukan khusus untuk pemerintah dan badan usaha serta yang ditawarkan penuh pada pihak swasta.

Lebih lanjut, forum bisnis Indonesia-Arab Saudi dinilai Bahlil sebagai momentum yang bagus untuk menyampaikan pandangan bersama antara pemerintah dua negara terhadap perdagangan dan investasi. Menurut Bahlil, investasi Arab Saudi tidak signifikan seperti negara lain.

"Dua minggu lalu saya bertemu dengan Menteri Investasi mereka (Khalif A. Al Falih) untuk mencari formulasi yang benar dan tepat dalam rangka kedua belah negara agar meningkatkan investasi kedua negara dan acara ini menjadi salah satunya," kata Bahlil.

Proyek Energi Terbarukan

Sementara itu, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan bahwa pihaknya sedang mengembangkan proyek energi terbarukan seperti listrik dengan tenaga angin, listrik tenaga surya dan listrik tenaga air.

"Ke depan pembangunan dari pembangkit listrik akan terus ditingkatkan dengan menggunakan energi terbarukan," ujar Heldy.

Indonesia mempunyai visi dan target di tahun 2045 untuk menjadi empat besar ekonomi dunia. Saat ini ekonomi Indonesia ada di urutan ke-16 dan untuk mencapainya pemerintah Indonesia melakukan transformasi ekonomi.

Lebih lanjut, dalam kegiatan transformasi ekonomi ini yang akan menjadi tulang punggungnya adalah kegiatan investasi hilirisasi. Menurut Heldy, terdapat 21 komoditas yang tercantum dalam road map hilirisasi seperti oil, gas, produk perkebunan, produk kehutanan, dan kelautan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini

2 dari 3 halaman

PKS dan Demokrat Minta Pembangunan IKN Ditunda, Sri Mulyani: Tetap Lanjut!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi terkait kritikan dua fraksi di DPR yakni Demokrat dan PKS yang meminta agar anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 tidak dialokasikan terlebih dahulu.

Bendahara negara ini menegaskan, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus dilanjutkan, karena merupakan bagian dari program prioritas dan sejalan dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya (PSN).

"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, (30/5/2023).

Selain itu, mengenai untuk meningkatkan kualitas belanja di tahun 2024, Pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.

Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja yang dimaksud diantaranya dengan fokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, penguatan kualitas dan akses kesehatan seperti efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal.

Kemudian belanja juga difokuskan untuk mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

"Sejalan dengan semangat penguatan spending better, Pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antardaerah," ujarnya.

 

3 dari 3 halaman

Harmonisasi dan Sinergitas

Menurut Sri, harmonisasi dan sinergitas kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya ditunda. Agar anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, Fraksi Demokrat meminta penggunaan APBN difokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk harga energi bagi masyarakat di daerah. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini