Top 3: Putusan KPPU Soal Kartel Minyak Goreng

Subsidi Minyak Goreng Curah Dihentikan — Pedagang menunjukkan plastik berisi minyak goreng curah di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Kementerian Perindustrian mencabut subsidi minyak goreng curah kepada pelaku usaha mulai Selasa (31/5/2022). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - KPPU bacakan Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Dalam Putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa ke-27 Terlapor dalam perkara tidak terbukti melanggar pasal 5 terkait penetapan harga. Namun Majelis Komisi memutuskan bahwa tujuh Terlapor, secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang.

Artikel mengenai keputusan KPPU terkait 7 terbukti melanggar Pasal 19 huruf c yaitu terkait pembatasan peredaran atau penjualan barang ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Minggu 28 Mei 2023:

1. KPPU Putuskan 7 Perusahaan Terbukti Batasi Penjualan Minyak Goreng

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh terlapor atau perusahaan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan kartel minyak goreng atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Dalam Putusannya, Majelis KPPU menyatakan bahwa ke-27 Terlapor dalam perkara tidak terbukti melanggar pasal 5 yaitu terkait penetapan harga.

Simak artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Kementerian PUPR Siapkan Lahan Siap Bangun di IKN Seluas 3.795 Hektare Buat Swasta Bangun Mal Dkk

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai menyiapkan lahan bagi swasta untuk membangun infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lahan yang disiapkan Kementerian PUPR ini sudah dalam bentuk siap bangun (land development) di Sub-Wilayah Pengembangan 1B dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

"Sekarang kita lakukan land development yakni penyiapan lahan atau kawasan siap bangun," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja.

Endra mengatakan, upaya land development tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan membuka, membentuk strukturnya dengan membuat jalan terlebih dahulu, kemudian membangun kavling-kavling lalu diratakan sehingga menjadi lahan siap bangun.

Simak artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Genap Sebulan, Semburan Api di Rest Area KM 86 Tol Cipali Belum Padam

PT Lintas Marga Sedaya terus berupaya memadamkan api abadi di rest area Km 86 B Tol Cipali (Cikampek-Palimanan). Api ini mulai berkobar sejak 26 April 2023 atau sudah sebulan penuh. (Dok Lintas Marga Sedaya)

Semburan api yang terjadi di rest area KM 86 jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) belum mampu dipadamkan hingga saat ini. Semburan api di rest area KM 86 Tol Cipali ini sudah terjadi sejak 26 April 2023 pagi.

Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya sebagai pengelola jalan Tol Cipali, Agung Prasetyo, menjelaskan bahwa hingga saat ini semburan api di rest area KM 86 jalan Tol Cipali arah Jakarta masih terjadi.

"Kami masih mencari solusi tepat untuk proses pemadaman semburan api di rest area KM 86. Upaya itu dilakukan dengan melakukan kajian bersama dengan para pihak seperti ESDM, Kemen PUPR dan para ahli," katanya.

Simak artikel selengkapnya di sini