Top 3: Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Pemerintah Rp 7 Juta per Unit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan besaran insentif atau subsidi motor listrik berbasis baterai sebesar Rp 7 juta per unit.

Namun, detailnya masih menunggu hasil pertemuan tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Informasi mengenai subsidi motor listrik ini menjadi berita yang banyak dibaca. Selain itu, masih ada berita lain yang tak kalah menarik.

Berikut daftar berita yang paling banyak dibaca di kanal Ekbis Liputan6.com, Selasa (31/1/2023):

1. Hore, Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Pemerintah Rp 7 Juta per Unit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan besaran insentif atau subsidi motor listrik berbasis baterai sebesar Rp 7 juta per unit.

Namun, detailnya masih menunggu hasil pertemuan tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Menko Luhut bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif menggodok aturan insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Rapat terbatas itu dilakukan di Kemenko Marves, Senin (30/1/2023).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan, hingga saat ini besaran insentif bagi motor listrik ditentukan sebesar Rp 7 juta. Ini berlaku untuk pembelian motor listrik baru maupun konversi dari motor BBM ke motor listrik.

Baca artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel, Ini Penjelasan Menpan RB

Honorer — Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Selasa (6/12/2022). Di sini dia membahas nasib tenaga non ASN atau honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara san Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk perkara anggaran kemiskinan Rp 500 triliun. Menurutnya, ada sebagian besar penggunaan dana tersebut yang tak tepat sasaran.

Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Artinya, diperlukan pelaksanaan program yang lebih mengarah pada upaya penurunan jumlah masyarakat miskin.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel," kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (30/1/2023).

"Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” sambung Anas.

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. 11 Ribu ASN Pindah ke IKN pada 2024, Kementerian Ini Jadi Pionir

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan kurang lebih 11 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan boyongan ke ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Para ASN yang ini akan pindah dari Jakarta pada 2024.

“Jadi kemarin ada beberapa exercise, yang terakhir disesuaikan dengan tempat dan lokasi ini kurang lebih ada 11 ribu yang akan ditargetkan,” kata Azwar Anas saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Namun memang, jumlah 11 ribu ASN ini masih belum mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau jokowi. Jumlah ini masih akan dibicarakan dalam Rapat Kabinet yang akan berlangsung pada Senin siang ini.

“Siang nanti akan dibahas di Istana,” ucapnya.

Baca artikel selengkapnya di sini