Sukses

Pilkada Tak Hasilkan Pemimpin Berintegritas, KPK Usul Penunjukan Langsung Kepala Daerah

Menurut KPK, tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung lebih efektif dilakukan di beberapa daerah. Hal ini setelah ditelaah bahwa beberapa daerah belum siap untuk menjalankan sistem demokrasi secara langsung. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.

"Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung," kata Alexander Marwata dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

KPK telah mengantongi peta permasalahan di daerah yang membuat masyarakat tidak mencapai tingkat kesejahteraanya. Misalnya bagi wilayah timur Indonesia atau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan yang memiliki masalah utama terkait gizi buruk, kualitas pendidikan dan kesehatan masih kurang.

"Kita punya kok peta persoalan bermasalah di daerah itu kalau wilayah timur biasanya kan masalah stunting, gizi buruk, kemudian pendidikan rendah, fasilitas kesehatan enggak baik," kata dia.

Sayangnya berbagai permasalahan tersebut belum juga terselesaikan oleh para kepala daerah. Hal ini yang membuat KPK menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebenarnya belum bisa menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.

"Kita melihat itu pilkada juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas, ini faktanya," kata Alex.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri

Dia mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Rakyat hingga Partai Politik terkait penyebab kepala daerah terjerat korupsi. Termasuk alasan pembangunan daerah yang tak kunjung memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Alex pun berkesimpulan, tidak semua daerah sudah siap dengan sistem pilkada langsung. Di beberapa wilayah hal ini tidak banyak memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kalau ini terus berlanjut, Alex meyakini berbagai permasalah yang sudah dipetakan sebelumnya tidak akan pernah selesai. Sehingga dia menilai seharusnya untuk wilaya yang belum siap untuk pilkada langsung, sebaiknya dilakukan penunjukkan langsung kepala daerah.

"Tinggal tunjuk saja manajer yang baik gaji tiap bulan Rp 500 juta. Kalau enggak perform 1 tahun ganti dan dipecat selesai," kata dia.

 

3 dari 3 halaman

Tidak Ada Perubahan

Cara ini kata Alex akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Sebab jika kepala daerah yang ditunjuk tidak membuat perubahan yang signifikan, daerah tersebut harus menunggu sampai masa jabatan kepala daerah selesai.

"Kalau sekarang enggak, nunggu diganti? 5 tahun waktunya habis. Soalnya nanti dia kepilih lagi, 10 tahun duit habis masyarakat enggak tambah sejahtera. ini persoalan sekalian semuanya," tuturnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.