Bangun IKN Nusantara, Menteri Basuki Surati Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Rencananya, pembangunan akses jalan itu akan dimulai pada Januari 2023 mendatang. Hal ini mengingat rencana Jokowi yang akan mengundang sejumlah investor ke IKN Nusantara.

Tujuannya, untuk menentukan titik-titik pembangunan sejumlah fasilitas. Seperti sekolah hingga rumah sakit.

"Nah kami untuk itu fokuskan dulu untuk land development dan jalan. Nah ini, akan kita mulai Januari (2023), karena triwulan kedua bapak Presidem ingin mengajak para investor untuk memberikan atau menawarkan daerah mana-mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya tadi yang kami sebutkan tadi," bebernya.

Informasi, minat investasi di IKN Nusantata sudah menyentuh 965 hektar sejak ditawarkan pada Agustus 2022 lalu. Ini terdiri dari pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga sektor perumahan.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada tahun 2024.

Proses pembangunan ibu kota negara terus berjalan sembari menyiapkan dan menjalankan hal-hal yang telah direncanakan.

Termasuk upaya pengenalan IKN lebih lanjut dan mengundang investor dalam dan luar negeri datang untuk turut membangun master plan tersebut.

Salah satu hal yang turut menjadi fokus dalam perwujudan IKN adalah membangun sebuah kota yang ramah lingkungan dan mengadopsi circular economy untuk ibu kota baru.

Amalia Adininggar Widyasanti Deputi Bidang Ekonomi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aturan khusus soal penerapan kota hijau.

Termasuk upaya membangun kota dengan sistem circular economy hingga manajemen sampah yang baik dan benar.

"Kami sedang menyiapkan peraturan khusus untuk itu," Amalia Adininggar Widyasanti pada ada workshop keempat Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea Batch 2 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, Selasa (8/11/2022).

"Jadi ibu kota baru akan diperlakukan secara khusus dan kami siapkan regulasi untuk itu," tambahnya.

Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, agar apa yang ada dalam masterplan persiapan pembangunan baru dapat diimplementasikan karena ini adalah hal baru untuk Indonesia "dan kita sangat membutuhkan regulasi baru."

"Undang-undangnya sudah ada dan selanjutnya kita sedang menyiapkan peraturan pemerintah untuk insentif khusus dan skema insentif untuk investasi yang dapat mendukung implementasi ekonomi hijau dan menarik lebih banyak investor dalam dan luar negeri untuk datang," ujar Amalia.

"Dan juga menciptakan iklim investasi baru yang kondusif untuk membangun ibu kota seperti yang ingin kita miliki, maka kami bersiap untuk itu,"

"Kerangka peraturan yang berbeda sekarang sedang dipersiapkan untuk itu. Jadi satu berhasil dan kemudian bisa diterapkan ke daerah lain di Indonesia," tambahnya.