Sukses

Hadapi Ancaman Resesi, Pemerintah Harus Tambah Bansos dan Turunkan PPN

Liputan6.com, Jakarta Di tengah ancaman resesi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 sebesar 5,72 persen (yoy). Capaian ini memperpanjang tren pemulihan ekonomi secara tahunan yang konsisten tumbuh selama 4 kuartal berturut-turut meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini terjadi karena perbandingan basis yang rendah (low base effect) dari tahun lalu. Sehingga, tantangan sebenarnya yang harus dihadapi yakni pada kuartal I-2023 mendatang.

"Tantangan dimulai kuartal I-2023," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (7/11).

Bhima menilai, tahun 2023 Pemerintah tidak boleh lengah sedikitpun. Mengingat tahun depan akan ada banyak indikator yang menjegal pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa indikator tersebut antara lain kenaikan tingkat inflasi, suku bunga pinjaman, tekanan biaya produksi manufaktur dan pelemahan kurs rupiah. Hal ini akan membuat suasana pemulihan ekonomi akan terasa berbeda dari tahun ini.

"Kondisi akan jauh berbeda dan pemerintah tidak bisa lengah," pungkasnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah kembali menyiapkan anggaran yang besar untuk program-program perlindungan sosial, seperti bansos. Bahkan, bantuan juga harus sampai kepada masyarakat kelas menengah yang rentan.

"Perlindungan sosial di perbesar nominal dan jumlah penerima mencakup rumah tangga menengah rentan," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Tarif PPN

Di sisi lain, Bhima menilai pemerintah perlu mengkaji lagi pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini menjadi 11 persen. Dia menyarankan untuk diturunkan menjadi 8 persen agar konsumsi rumah tangga kelas menengah atas.

"Melakukan relaksasi berupa penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 8 persen untuk menggerakan konsumsi kelas menengah atas," kata dia.

Penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga diturunkan menjadi 2 persen sampai 3 persen. Subsidi ini juga harus fokus disalurkan ke sektor produktif.

 

3 dari 3 halaman

Belanja Produk UMKM

Selain itu, pemerintah perlu membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk produk UMKM. Agar roda ekonomi tetap bisa berjalan dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

"Menjalankan amanat 40 persen serapan pengadaan barang pemerintah untuk UMKM," kata.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah dengan mendorong devisa hasil ekspor pertambangan dan perkebunan secepatnya dikonversi ke rupiah. Kemudian disimpan di perbankan dalam negeri

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
    Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
    Bansos
  • Resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang.
    resesi
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
    PPN
  • Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
    Pajak
  • Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana ekonomi mulai tumbuh dan mengalami perkembangan.
    Pertumbuhan Ekonomi