Profesional Indonesia Kolaborasi Dorong Program Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah 36 profesional Indonesia dari sektor publik, privat, dan komunitas masyarakat terpilih sebagai fellow dalam program Global Future Fellows (GFF), yang bertujuan mendorong sinergi dalam program transisi energi.

Transisi energi sendiri telah ditetapkan sebagai isu prioritas kepresidenan G20 Indonesia, sejalan dengan berbagai komitmen kebijakan seperti 23 persen bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025, dan net seri emission pada 2060.

GFFellows 2022 terpilih memiliki profil beragam. Mulai dari perencana strategis di berbagai kementerian koordinator dan teknis, pimpinan BUMN yang mengelola listrik dan sumber-sumber EBT, Chief Sustainability and Strategy dari produsen energi terbarukan.

Termasuk pemimpin millenial dalam perusahaan rintisan (startup) yang memproduksi kendaraan listrik, akademisi yang berkontribusi terhadap perumusan skenario pencapaian target EBT, sampai pendiri organisasi non-pemerintah yang mengadvokasikan inklusivitas sosia ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mendukung penuh program GFF sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong penurunan emisi.

"Transisi energi merupakan isu yang sangat kompleks, dan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) adalah solusi yang penting. Ada berbagai prioritas kebijakan Pemerintah yang dapat disinergikan dengan sektor privat dan komunitas masyarakat. Bersama kita perlu memanfaatkan peluang transformasional dari transisi energi, baik dari segi manfaat ekonomi maupun kesehatan publik dan lingkungan," ujar Rachmat, Jumat (23/9/2022).

Berbagai persiapan terus dilakukan jelang pelaksanaan KTT G-20 di Bali pada November mendatang. Salah satunya dengan menyiapkan energi bersih, rendah karbon lewat pengoperasian PLTS di Mambal Bali.

2 dari 4 halaman

Dukungan Kadin

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia) Arsjad Rasjid pun mendukung program ini. Itu disebutnya sejalan dengan prioritas Kadin Indonesia untuk menghindari kerusakan permanen terhadap masyarakat dan planet di tengah ketegangan geo-ekonomi global.

"Mencapai emisi karbon nol membutuhkan transformasi ekonomi dan perilaku masyarakat yang luar biasa, sekaligus inovasi teknologi dalam skala besar. Bisnis menjadi pendorong fundamental dalam pengembangan teknologi, dan kami mendorong terus sinergi antara inovasi dan kebijakan," imbuhnya.

Sebagai pemrakarsa program ini, Direktur GFF Cazadira F Tamzil mengatakan, Pemerintah RI memiliki target-target transisi energi yang kuat, namun pencapaiannya akan lebih berkelanjutan jika didukung oleh aksi-aksi nyata.

"Kami berharap program ini menghasilkan Rencana Aksi Bersama (Action Roadmap) berisi ide-ide kolaborasi multisektoral, khususnya terkait teknologi dan talenta, pembiayaan, dan pemerataan transisi energi," kata Cazadira.

3 dari 4 halaman

Erick Thohir: Holding PLN Harus Percepat Transisi Energi

BUMN dan investasi raker dengan komisi VI — Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat kerja antara Komisi VI DPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi tersebut membahas kinerja keuangan BUMN yang terdampak utang luar negeri serta perkembangan investasi di Indonesia pada 2021 dan 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri BUMN Erick Thohir, optimis adanya empat Subholding PLN bisa menjalankan dengan cepat transisi energi, guna melayani dan memberikan kemudahan bagi rakyat Indonesia.

Tentunya, Erick menginginkan restrukturisasi PLN harus menjadikan listrik nasional semakin kuat dan luas dalam melayani energi untuk rakyat.

Dengan makin besar dan kompleksnya tantangan, disrupsi teknologi, kebutuhan industri hijau, dan gaya hidup masyarakat yang kian berkembang, inilah waktu tepat agar sektor kelistrikan Indonesia berubah dan menyesuaikan diri.

"Hari ini kita ambil langkah penting agar PLN bertransformasi. Saya optimistis, PLN yang kini jadi holding utama, dengan empat subholding yang punya fokus bisnis dan positioning yang jelas, akan menjawab keinginan Presiden Jokowi agar sektor energi kita lebih cepat menjalankan transisi energi demi melayani dan memberi kemudahan bagi rakyat," kata Erick Thohir dalam Peluncuran Holding dan Subholding PLN di Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Erick Thohir menegaskan restrukturisasi PLN ini mengawali pula transisi dari energi yang berbasis fosil, impor, dan membebani anggaran negara menuju energi yang berbasis energi baru terbarukan (EBT).

"Bahkan, EBT harus bersumber dari domestik dengan memanfaatkan potensi-potensi alam di Indonesia. Jadi lebih murah dan anggaran negara yang sebelumnya banyak digunakan untuk mensubsidi impor, bisa digunakan untuk program kebijakan lain yang fokus menyejahterakan rakyat," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Subholding PLN

PLN sebagai holding utama akan membawahi empat subholding. Pertama, subholding di bidang energi primer, PLN Energi Primer Indonesia.

Tugas subholding ini antara lain pengadaan batubara, gas, dan BBM sebagai sumber energi pembangkitan listrik, sekaligus memastikan sumber pasokan energi primer yang bersumber dari EBT.

Kedua, subholding di bidang pembangkitan, yakni PLN Indonesia Power. Ketiga, PLN Nusantara Power yang saat dibentuk akan langsung menjadi generation company terbesar di Asia Tenggara dan siap bersaing di kancah global. Keempat, subholding yang bergerak di pengembangan usaha dan inovasi di luar kelistrikan untuk kebutuhan masa depan, PLN ICON Plus.

"Dengan perubahan struktur ini, PLN akan lebih efektif dan efisien, baik dalam pengelolaan keuangan dan potensi investasi di masa depan karena perubahan di dunia, serta PLN akan tepat sasaran kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan. Kita terus melakukan percepatan pelunasan hutang, yang awal Rp 500 triliun, kini sudah turun menjadi Rp 407 triliun," jelas Erick.