Kementerian PUPR Sudah Serap Anggaran Rp 47,7 Triliun, 41 Persen dari Target

Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, antara lain P3TGAI, OP Irigasi & Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, PISEW, Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya.

"Alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di 2022 sebesar Rp 14,35 triliun dengan progres sebesar Rp 7,83 triliun (54,6 persen) dan serapan tenaga kerja 340.199 orang atau sebesar 47,76 persen dari total target serapan 712 ribu orang pekerja," papar Menteri Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 5,1 triliun pada 2022 ini untuk membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikannya saat mengelar rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/8/2022).

Basuki melaporkan, pagu anggaran Kementerian PUPR dalam APBN 2022 mendapat alokasi tambahan dari sebelumnya Rp 100,59 triliun menjadi Rp 116,37 triliun. Sebagian dana tersebut digunakan untuk memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN adalah sebesar Rp 5,10 triliun," kata Menteri Basuki.

Adapun jumlah dana tersebut disalurkan kepada 5 direktorat jenderal yang ada di Kementerian PUPR. Termasuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang mengantongi Rp 0,11 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk pengendalian banjir pada DAS Sanggai, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Intake Sungai Sepaku (Kapasitas 3.000 liter per detik), penyediaan air baku dan peresmian Mentawir.

Selanjutnya, Ditjen Bina Marga menerima anggaran Rp 2,11 triliun, yang digunakan untuk pembangunan jalan kerja/logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, preservasi ruas jalan IKN Nusantara.

Kemudian, Ditjen Cipta Karya dengan modal Rp 2,36 triliun untuk pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) tahap 1 KIPP, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) KIPP, sanitasi pengelolaan persampahan KIPP, pengembangan kawasan permukiman.

Ditjen Cipta Karya juga diberi amanah untuk membangun istana presiden, istana wakil presiden, 4 blok kemenko, kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian/lembaga, Kementerian PUPR, masjid negara, Bandara Nusantara, perkantoran satgas, pekerjaan bukan bangunan gedung, sayembara konsep desain, serta penyusunan basic design.

Berikutnya, Ditjen Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 480 miliar yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas serta hunian untuk para pekerja konstruksi di IKN Nusantara.

"Jadi nanti para kontraktor, pekerjanya kita tempatkan di tower-tower rusun yang kita bangun. Jadi tidak ada lagi membuat rumah bedeng di sekitar pekerjaan sehingga menjadi kumuh," ungkap Menteri Basuki.

Terakhir, Ditjen Bina Konstruksi memperoleh pagu Rp 40 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa terkait UKPBJ honorarium pokja khusus PBJ, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi.

"Besok Sabtu, kami membuka pelatihan untuk warga di Penajam Paser sebanyak 1.500 (orang) untuk menjadi tenaga konstruksi," ujar Menteri Basuki.