Pengusaha Minta Ekspor Kelapa Sawit Bebas Hambatan

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, mengusulkan agar kegiatan ekspor sawit tidak boleh ada hambatan. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan eksportir sawit terbesar di dunia.

“Saya setuju bahwa ekspor itu tidak boleh ada hambatan, karena kita sebenarnya eksportir harus surplus. Ekspor kita harusnya lancar dan besar,” kata Joko dalam Diskusi Virtual : Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya, Senin (1/8/2022).

Namun, disisi lain Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri aman dalam jumlah dan harga tertentu.

Lebih lanjut, Joko pun sepakat dengan pernyataan Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha, agar kebijakan ekspor sawit dikurangi dan disederhanakan, menjadi 2 saja, yaitu Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sehingga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan ekspor.

“Kebijakan ekspor sawit harus dikurangi menjadi dua saja bea keluar dan pungutan ekspor. Apakah misalnya dengan bea keluar dan pungutan ekspor masalah menjadi tuntas, ya belum tentu juga,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus Pemerintah saat ini harus terjadi ekspor yang lancar dan meningkat, tapi disatu sisi Pemerintah juga konsen di minyak goreng. Banyak spekulasi yang menyebutkan kalau ekspor dibebaskan maka minyak goreng susah lagi.

Indonesia memberikan perlawanan terhadap Uni Eropa yang dinilai mendiskriminasi produk sawit. Dengan mengadukan UE ke WTO. Wamendag Jerry Sambuaga mengungkapkan alasan dan kesiapan Indonesia dalam gugatan ini di WTO.

2 dari 3 halaman

Bauran Kebijakan

Ilustrasi truk angkut sawit (Dok: PT Austindo Nusantara Jaya Tbk)

Oleh karena itu dalam konteks kebijakan mesti dibuat bauran kebijakan. Joko selalu mengatakan bahwa ekspor satu sisi harus berjalan secara optimal karena ini berkaitan dengan devisa dan harga TBS.

Tapi disisi lain, harus ada instrumen yang bisa memberikan kepastian ketersediaan minyak goreng dalam negeri dalam jumlah dna harga tertentu.

"Jadi harus satu paket. Yang ideal adalah ekspor berjalan maksimal dalam konteks devisa dan harga TBS, tapi disatu sisi minyak goreng dalam negeri tersedia aman dalam jumlah dan harga tertentu. Kita perlu bauran kebijakan,” ujarnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Yang Harus Didalami

Potret Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh — Seorang pekerja mengangkut cangkang sawit di atas rakit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh (7/3/2021). Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Joko menjelaskan, secara kuantitas, sebenarnya minyak goreng yang menjadi konsen Pemerintah itu tidak perlu seluruh minyak goreng. Pemerintah cukup memastikan supply sebanyak 2,5 juta ton minyak goreng untuk masyarakat kelompok tertentu.

“Harusnya yang menjadi konsen Pemerintah adalah yang targeted dan limited 2,5 juta ton. Itu yang harus menjadi perhatian. Jadi, bagaimana instrumen yang bisa menjamin ketersediaan 2,5 juta ton tanpa mengorbankan yang ekspor kita setahun 35 juta ton, itu yang harus menjadi target dalam bauran kebijakan,” pungkasnya.