Sukses

Infrastruktur Pendukung KTT G20 Rampung Paling Lambat Agustus 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan sejumlah dukungan infrastruktur serta sarana prasarana di beberapa daerah di Indonesia untuk Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 2022.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menargetkan, semua pekerjaan infrastruktur KTT G20 rampung seluruhnya paling lambat pada Agustus 2022.

"Tahun 2022 ini Cipta Karya ditugaskan melaksanakan kegiatan strategis untuk pelaksanaan G20 dan juga dukungan event internasional, salah satunya Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan alokasi Rp 891 miliar. Saat ini progres fisiknya 59,17 persen dan harus selesai di Juli 2022," kata Diana, Rabu (29/6/2022).

Selanjutnya, dikatakan Diana, Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas melakukan pembangunan terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mempermudah akses tamu KTT G20.

"Pekerjaan VVIP bandara Ngurah Rai alokasi anggarannya sebesar Rp 52 miliar dengan progres fisiknya 53,97 persen dan Agustus 2022 harus selesai," ujarnya.

Masih di Pulau Dewata, Diana juga menyebutkan Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai juga ditargetkan selesai di Juli 2022 dengan progres fisik 50,55 persen.

Penataan Kawasan Mangrove yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua tersebut akan digunakan sebagai showcase mangrove.

"Kemudian untuk Penataan Koridor Kawasan Mandalika kami sudah menyelesaikan progres fisiknya 70,15 persen dan untuk peningkatan fasilitas pendukung di Labuan Bajo, saat ini baru 19,31 persen namun kami upayakan Agustus 2022 juga sudah selesai," tutur Diana.

2 dari 3 halaman

Beragam Skenario Presidensi G20 Indonesia Dukung Pemulihan Ekonomi Global

Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia.

Berbagai Kementerian/Lembaga dari pusat dan daerah termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.

Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga prioritas utama yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Prioritas selanjutnya yakni mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.

“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.

Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.

 

3 dari 3 halaman

Dukungan Lainnya

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security, karena mereka akan mengalami musim dingin sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini.

Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.