Sukses

Menko Luhut Buktikan Ekonomi Indonesia Tak Dikendalikan China: Defisit Terus Mengecil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa dikendalikan oleh negara lain. Ia juga menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa dikenalikan oleh negara lain termasuk China.

Menko Membuktikannya dengan angka defisit perdagangan antara kedua negara. Hari demi hari defisit perdagangan Indonesia dengan China terus mengecil.

"Kita kalau dibilang (perekonomian) dikontrol oleh China, kontrol dari mana?" ujarnya dalam acara Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), ditulis Kamis (26/5/2022).

Menko Luhut menyampaikan, jarak defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China terus mengalami penyusutan dalam dua tahun terakhir. Dia mencatat, nilai defisit perdagangan Indonesia dengan China berhasil ditekan menjadi kurang dari USD 2 miliar.

Bahkan, di awal tahun ini neraca perdagangan Indonesia terhadap China mengalami surplus. Padahal, lanjut Menko Luhut, defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan China pada dua sampai tiga tahun lalu tergolong tinggi.

"Trade defisit kita dengan China itu dua sampai tahun lalu itu USD 27 miliar," bebernya.

Menko Luhut menjelaskan, kian cemerlangnya kinerja neraca perdagangan Indonesia tak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pengembangan industrialisasi dan hilirisasi. Antara lain dengan melarang ekspor komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah untuk mendorong nilai tambah.

"Pertumbuhan ekspor Indonesia tertinggi di dunia, fakta itu!" tutupnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Ekspor Bauksit hingga Timah Mentah Bakal Dilarang Akhir 2022

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.

"Nikel kita stop, bauksit sebentar lagi akan kita stop di 2022, dan di 2022 akhir kita akan menyetop ekspor timah," ujar Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5).

Bahlil menyampaikan, larangan ekspor komoditas mentah terbukti efektif untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi ekspor tambang pasca larangan ekspor nikel mentah diterapkan.

"Di tahun 2020 ekpor kita untuk nikel cuma USD 2 billion dan 2022 ekspor kita hilirisasi dari stainless steel sudah mencapai USD 22 billion," ungkapnya.

Selain itu, penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas tambang dalam bentuk mentah diyakini akan memangkas nilai defisit neraca perdagangan yang masih terjadi. Salah satunya dengan negara ekonomi kuat seperti China.

"Sekarang defisit neraca perdagangan dengan China tidak lebih dari USD 2 miliar. Di 2022 pasti akan surplus neraca perdagangan China, ini kontribusi kita dari hilirisasi nikel," tutupnya.

3 dari 4 halaman

Jokowi: RI Setop Ekspor Bauksit Tahun Ini, Tembaga dan Timah mulai 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisahkan keberaniannya mengambil keputusan untuk menyetop ekspor barang mentah dari Indonesia. Salah satunya Nikel yang sudah disetop sejak 2020 lalu.

Namun, rencananya itu tak selalu berujung baik, ternyata Jokowi mengaku telah digugat oleh Uni Eropa. Alasannya karena menyetop ekspor nikel mentah yang diperintahkannya. Ia pun menyebut persoalan ini belum selesai hingga saat ini.

“Begitu kita bilang setop nikel, setop ekspor bahan mentah nikel ya kita digugat, sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang, nggak papa ini belum rampung. Saya sudah perintah bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi,” katanya dalam Dies Natalis UNS Ke-46, Jumat (11/3/2022).

Ternyata gugatan ini tak menyurutkan niatnya. Bahkan, Jokowi menyebut akan mulai menutup pintu ekspor bahan mentah komoditas lainnya dalam tahun-tahun mendatang.

“Bauksit setop, tahun depan tembaga atau timahnya, biar digugat lagi, nggak papa digugatin terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang. Tapi keberanian itu harus kita lakukan,” katanya.

“Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita bener atau nggak bener, tapi yang ini bener setop ini bener. Kita tahu karena dari Rp 15 triliun melompat ke Rp 300 triliun,” imbuh dia. 

4 dari 4 halaman

Perintah Sejak 2020

Jokowi menyebut perintah menyetop ekspor barang mentah ini telah dimintanya sejak 2020 lalu kepada seluruh jajaran menteri di kabinetnya. Ia berharap demikian mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi indonesia.

Lebih jauh, hal ini dipandang mampu meningkatkan investasi ke dalam negeri.

“Apa yang terjadi kalau ini kita setop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali yang ke dari luar masuk juga ada capital inflow itu juga akan memunculkan nilai tambah yang luar biasa,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan hasil hitung-hitungannya terkait keuntungan dari menyetop bahan mentah. Ini jadi alasan bagi Jokowi untuk ikut juga menyetop bahan mentah lainnya.

“7 tahun lalu kita ekspor nikel bahan mentah kira-kira (pendapatan negara) USD 1 sampai 1,5 miliar, berarti kira-kira Rp 15-20 triliun, karena kita stop, dan muncul yang namanya industrial downstreaming, hilirisasi, industrialisasi,” terangnya.

“2021 kemarin ekspor kita karena sudah setengah jadi dan jadi, menjadi USD 20,8 miliar artinya dari Rp 15 triliun melompat kepada kurang lebih Rp 300 triliun,” imbuhnya.

Ini baru dari satu komoditas. Jika diperluas dengan menyetop dan melakukan hilirisasi pada komoditas lainnya seperti tembaga hingga bauksit, Jokowi optimistis mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Bahkan, pendapatan yang lebih besar lagi ke kas negara jika komoditas pertanian yang potensinya dimiliki indonesia juga turut dilakukan hilirisasi.

“Betapa kalau ini kita satu persatu kita punya keberanian untuk bilang setop, munculnya angka-angka  yang tadi saya sampaikan. Membuka lapangan kerja, itu yang paling penting, yang kedua bu menteri keuangan bisa pungut pajaknya. PPh nya ambil PPNnya ambil lebih gede, bea ekspor, PNBP dapet semuanya,” tuturnya.