Sukses

Demi Investasi, Indonesia Bakal Mati-matian Tekan Emisi Karbon

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Joko Widodo saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era nol emisi karbon pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Bahlil pun mengajak para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.

"Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka," katanya, Jakarta, Selasa (24/5).

Namun demikian, Bahlil meminta keadilan dan keterbukaan soal perhitungan nilai karbon guna mempercepat transisi ke ekonomi tanpa emisi yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, Swiss.

Bahlil mengatakan saat ini regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil. Harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.

"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini," jelasnya.

Bahlil mengatakan, seluruh negara didunia harus melakukan kolaborasi yang baik. "Karena ini kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi," katanya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Pemerintah Wujudkan Hilirisasi Dorong Ekonomi Hijau

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini yaitu mewujudkan ekosistem industri hilirisasi dalam rangka mendorong investasi hijau di Indonesia, salah satunya ekosistem industri baterai listrik.

Hal itu merupakan salah satu bentuk kontribusi Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan rekomendasi dari global. Tidak lagi menebang dan saat ini sedang diberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit.

"Pada saat kita melarang ekspor sawit, dunia berteriak. Kita begitu baru menyetop sedikit ekspor batu bara dunia juga teriak. Jadi saya katakan tidak boleh ada standarnya. Jadi kalau kita mau, ayo duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Seluruh dunia sudah merdeka, tidak bisa lagi ada menyatakan dia lebih hebat dari negara lain. Karena ini persoalan dunia," tandas Bahlil.

 

3 dari 4 halaman

Di Davos Swiss, Menko Airlangga Sebut Momen Emas Investasi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi nasional yang menguat menjadi salah satu peluang dalam upaya untuk menarik investasi. Ekonomi Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (yoy) pada kuartal pertama tahun 2022 dan tercapai seiring dengan laju inflasi yang terkendali.

Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia juga terus membaik, sehingga juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk menjadi semakin menguat ke depannya.

Dalam serangkaian agenda World Economic Forum (WEF) yang diselenggarakan di Davos, Swiss, pada tanggal 22 hingga 26 Mei 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir langsung untuk menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik serta mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Juga disampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Indonesia saat ini tengah gencar melakukan transformasi di berbagai sektor.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan saat ini adalah momen emas untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Menko Airlangga dalam pertemuan pers terkait Indonesia Economic Outlook 2022 dan Presidensi G20 Indonesia, di Davos, Senin (23/5/2022).

“Kondisi pandemi di Indonesia saat ini juga telah membaik, atas arahan Presiden Joko Widodo, masyarakat sudah bisa mulai melepaskan masker di ruangan terbuka yang tidak dalam keramaian. Ini merupakan salah satu langkah awal transisi dari pandemi ke endemi,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menjadi Champion Global Crisis Response Group (GCRG) yang berfokus pada isu pangan, energi, dan keuangan. Hal ini menjadikan Indonesia juga turut berperan penting dalam mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.                

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tiga agenda utama yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.

“Dalam arsitektur kesehatan global, Indonesia mengusulkan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang bisa mendukung tersedianya vaksin untuk negara-negara yang membutuhkan. Hal ini penting karena saat ini pandemi Covid-19 masih belum selesai dan masih ada negara-negara, terutama di Afrika, yang belum memiliki akses yang luas dalam mendapatkan vaksin seperti negara-negara berkembang lainnya,” jelas Menko Airlangga.

4 dari 4 halaman

Transformasi Digital

Terkait dengan transformasi ekonomi berbasis digital, Menko Airlangga menyampaikan bahwa digitaliasasi di Indonesia telah meningkat tajam selama pandemi.

Peningkatan ini juga menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2021 dapat terlihat dari transaksi komersial yang mencapai lebih dari US$27 miliar dan dengan lebih dari 2.300 start-up. Hal itu menempatkan Indonesia sebagai negara ke-5 di dunia dengan jumlah start-up terbanyak.

Ditambah lagi Indonesia memiliki 370 juta pengguna koneksi seluler dan 204 juta pengguna internet (74 persen dari total populasi). Nilai transaksi uang elektronik juga tercatat  telah melebihi USD 2,4 miliar per Desember 2021. Tingkat inklusi keuangan di 2019 mencapai sebesar 76,19 persen dan ditargetkan akan mencapai 90 persen pada 2025, kemudian juga terdapat 785 juta bisnis fintech pada 2021.

Mengenai transisi energi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam bertransisi menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini Indonesia sedang mengembangkan prototipe pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, dan juga melakukan retirement pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menggantinya dengan EBT yang mempunyai model pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Salah satu yang menjadi penting dalam transisi energi ini adalah tentang bagaimana menyiapkan pendanaannya melalui mekanisme blended finance dan mengembangkan protokol obligasi transisi sebagai peluang untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang memiliki target transisi ke industri hijau di masa depan. Kita tidak bisa melakukan transformasi tanpa pembiayaan yang memadai,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi, Menteri Perindustrian, Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Komunikasi dan Informatika, Wakil Menteri BUMN, Duta Besar Indonesia untuk Swiss , Ketua Umum Kadin, Chair B20, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI).