Sukses

5 Fakta Menarik Ibu Kota Negara Baru, Bakal Punya Lokasi Peluncur Pesawat Kecepatan Super

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mematangkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan diperkirakan akan menyedot dana hingga Rp 466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat menyatakan, modal APBN saja tidak akan mencukupi untuk membangun ibu kota negara baru.

Oleh karenanya, pemerintah disebutnya akan mencari berbagai opsi pendanaan untuk proyek ibu kota negara baru agar tidak terlalu berpaku pada APBN.

Suharso merinci, biaya untuk bangun infrastruktur di IKN mencapai Rp 466 triliun. Namun Pemerintah hanya mengalokasikan Rp 89 triliun dari APBN. Itu juga selama 4 tahun, sehingga rata-rata hanya Rp 22,5 triliun per tahun.

Berikut fakta-fakta terkait pembangunan IKN dirangkum Liputan6.com, Jumat (14/1/2022).

1. Asal Ongkos Pembangunan IKN

Mengutip Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Pasal 24 ayat (2), Sabtu (23/10/2021), dalam rangka pendanaan dan penyelenggaraan ibu kota negara, Pemerintahan Khusus IKN dapat melakukan pemungutan pajak dan/atau pungutan khusus IKN.

Pada bagian penjelasan diterangkan, yang dimaksud dengan pajak tersebut merupakan pajak yang berlaku khusus untuk IKN. Sedangkan yang dimaksud dengan pungutan adalah termasuk jenis-jenis retribusi yang berlaku khusus untuk ibu kota negara.

"Pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak dan pungutan khusus IKN," tulis Pasal 24 ayat (3).

Secara pengertian, pemberlakuan pajak dan retribusi daerah secara mutatis mutandis termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan proyek IKN di Kaltim ini nantinya bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi Pasal 24 ayat (4).

 

 

2 dari 3 halaman

2. APBN Jadi Penyelamat Proyek IKN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, mengusulkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan IKN dalam jangka panjang.

“Ada usulan dan gagasan kepada panitia pada waktu itu, bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaannya itu ada,” kata Suharso dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (13/1/2022)

Suharso menjelaskan, kewajiban penganggaran dari APBN untuk ibu kota baru memang sudah ada. Sehingga Pemerintah ingin menghindari kewajiban itu secara kaku tetapi memberikan juga jaminan agar terbuka, bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang.

Dia pun tak menampik, APBN memang sudah dibagi-bagi dalam berbagai kewajiban penganggaran, misalnya untuk anggaran pendidikan, kesehatan hingga dana otonomi khusus, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Kalau kita memberikan alokasi-alokasi yang tertutup di APBN, maka beban di APBN akan terlalu berat,” ujarnya.

Suharso menegaskan, APBN memang tidak akan menjadi penyokong utama pembangunan IKN, namun APBN bisa menjadi penyelamat apabila ada kekurangan pembiayaan.

"Jadi bukan anggarannya yang penting tapi skema pembiayaannya," pungkasnya.

3. IKN Bakal Punya Peluncur Pesawat Kecepatan Super

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan Ibu Kota Baru Indonesia diminta Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk sebagai tempat peluncuran pesawat terbang berkecepatan luar biasa.

"Sebagai contoh mungkin ketua pansus sudah datang ke SpaceX di LA, di sana mereka minta Indonesia salah satu titiknya mereka itu di IKN, selain Biak, untuk tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," kata Suharso.

Tentu permintaan tersebut akan berdampak sangat positif bagi Indonesia. Sehingga Indonesia akan mendapatkan akses transportasi khusus menuju Amerika Serikat (AS) dengan durasi penerbangan yang singkat.

"Jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat itu mungkin cuma satu jam setengah atau 2 jam, mudah-mudahan tidak mampir ke kutub utara,” ucapnya.

 

 

3 dari 3 halaman

4. IKN akan dibuat Metaverse

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Ibu Kota Negara baru dalam bentuk metaverse.

Hal ini disampaikan Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1/2022).

Suharso tak menampik, perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masterplan pembangunan ibu kota baru. Sehingga berbagai kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam perencanaan.

Menurutnya, fiber optic infrastructure tidak bisa berhenti di 4.0 atau 5.0, melainkan ke depan akan muncul revolusi industri 6.0, 7.0 dan seterusnya.

“Kita kemarin sudah luar biasa heboh dengan hologram dan sekarang sudah ada metaverse, dan kami juga sedang mempersiapkan kota ibu kota negara itu dalam bentuk metaverse, mudah-mudahan dalam 4 bulan ini di Bappenas Bisa tunjukkan kira-kira ibu kota negara itu seperti apa,” kata Suharso.

Dengan demikian, bentuk ibu kota negara tidak lagi dalam bentuk maket maupun hologram. Melainkan dalam bentuk metaverse yang sifatnya reaktif, dan saat ini masih dalam pengerjaan.

“Dan mudah-mudahan benar-benar 4 bulan kita bisa lihat. Jadi demikian pesatnya kemajuan teknologi sehingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kita letakkan di Peraturan Presiden dan kalau ada perubahan cukup di Peraturan Presiden,” ujarnya.

5. Pastikan IKN Tertata Tak Seperti Ibu Kota Jakarta

Belajar dari pengalaman, Suharso tidak ingin masterplan ibu kota baru ini seperti masterplan ibu kota terdahulu yang membuat ibu kota menjadi tidak berbentuk karena terdapat detail-detail yang di luar masterplan.

“Jadi urban arsitektur juga menjadi penting di sini, kita ingin kota itu cantik indah dan jelas judulnya. Bukan kota tanpa judul,” pungkas Suharso.