Sukses

Kartu Prakerja Perkuat Kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Dukungan Layanan Informasi Program Kartu Prakerja pada Jumat, 17 September 2021.

Nota Kesepakatan yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari ini bertujuan untuk:

1. Menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman publik tentang pengembangan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui Program Kartu Prakerja;

2. Meningkatkan pemahaman dan digital literasi akan manfaat dan penggunaan Kartu Prakerja bagi angkatan kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

3. Mendorong serta mengingatkan penerima Kartu Prakerja untuk memanfaatkan Program dan saldo Kartu Prakerja secara maksimal.

"Rasa bahagia dan bangga patut kami sampaikan, karena selama kurun waktu 1,5 tahun sejak program ini digulirkan pada April 2020, terdapat lebih dari 930 ribu warga DKI Jakarta menjadi penerima Kartu Prakerja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021).

Dengan jumlah peserta sebanyak itu, DKI Jakarta menjadi provinsi penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Riza menekankan, Penandatanganan Nota Kesepakatan ini semakin memberikan fondasi kuat sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

"Meyakini begitu kuatnya kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin, Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Kartu Prakerja antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja memiliki arti strategis untuk keberhasilan program Kartu Prakerja di Provinsi DKI Jakarta," tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah menerangkan, inisiasi kerja sama diawali karena pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Jakarta pada 2020 memiliki catatan khusus, yaitu masih adanya sejumlah peserta dicabut kepesertaannya, dan masih adanya sisa saldo bantuan pelatihan yang belum dimanfaatkan.

"Kami menyimpulkan hal itu terjadi karena keterbatasan informasi atas aneka pelatihan yang tersedia di ekosistem Prakerja dan kurangnya edukasi untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja," kata Andri Yansah.

Mempertimbangkan tantangan tersebut maka ruang lingkup kerjasama ini mencakup sosialisasi dan diseminasi informasi, penguatan SDM layanan warga, serta alignment Kartu Prakerja dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menggarisbawahi posisi DKI Jakarta sebagai daerah penerima Program Kartu Prakerja terbesar ketiga secara nasional. Dikarenakan episentrum pandemi Covid-19 berada di ibu kota.

"Gelombang pertama Covid-19 pada 2020 dan gelombang kedua varian delta tahun ini membuat DKI Jakarta termasuk daerah yang sangat terpukul," kata Denni.

Denni menambahkan, warga Jakarta didominasi kelas menengah yang bekerja di sektor informal, namun belum tercakup dalam program bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat dan daerah.

"Kebanyakan penduduk Jakarta memang bukan orang miskin, tapi pandemi membuat mereka kehilangan pekerjaan, maupun ada yang dirumahkan sehingga pendapatannya menurun secara tajam," papar Denni.

Juga ditekankan Denny, Jakarta memiliki posisi penting sebagai pemasok talenta untuk seluruh Indonesia.

"Kalau kita melihat penerima Prakerja di Jakarta sangat besar, jangan dilihat manfaatnya untuk DKI Jakarta sendiri. Lapangan pekerjaan itu ada di berbagai wilayah di tanah air dan warga Jakarta menjadi penyuplai talenta untuk seluruh Indonesia. Kita harus melihatnya secara kebangsaan dalam kacamata Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.