Kemenhub Siapkan Aturan Perjalanan pada Masa PPKM Darurat

Lewat Pergub, Kegiatan Warga Jakarta akan Dibatasi — Warga bersiap naik bus Transjakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Untuk menyeragamkan kebijakan pengendalian COVID-19, Gubernur DKI Jakarta akan menerbitkan Pergub untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyiapkan aturan perjalanan pada masa PPKM darurat yang berlangsung pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Peraturan ini disusun menindaklanjuti arahan penerapan PPKM darurat oleh Presiden Joko Widodo.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Surat Edaran untuk mengatur secara teknis mengenai syarat perjalanan orang dalam negeri dan transportasi, menyesuaikan dengan panduan tersebut," ujar Adita dalam pernyataannya, Kamis (1/7/2021).

Lebih lanjut, Adita menerangkan, Kemenhub sebagai regulator sektor transportasi berkomitmen untuk turut menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Termasuk dengan menerapkan ketentuan mengenai perjalanan dalam negeri dan transportasi di masa PPKM darurat," tandasnya.

Sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah telah mengeluarkan panduan implementasi PPKM Darurat di Provinsi Jawa dan Bali untuk berbagai sektor termasuk transportasi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT KAI melakukan penyesuaian aturan baru bagi penumpang kereta api jarak jauh. Penumpag harus membawa surat bebas covid-19 yang berlaku selama 14 hari.

2 dari 2 halaman

Panduan Umum

Masuk Jakarta, Penumpang Kereta Luar Biasa Wajib Tunjukkan SIKM — Petugas mengecek SIKM milik penumpang di stasiun Gambir Jakarta, Kamis (28/5/2020). Penumpang yang mudik dari Surabaya mengunakan kereta api luar biasa harus memiliki SIKM sebagai syarat yang dimiliki warga untuk keluar atau masuk ke wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Adapun secara umum yang dijelaskan dalam panduan implementasi PPKM Darurat di Provinsi Jawa dan Bali untuk sektor transportasi sebagai berikut.

a) Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

b) Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR (H-2) untuk pesawat, serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Korea Selatan Peringati 10 Tahun Tenggelamnya Kapal Feri Sewol

PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
Kementerian Perhubungan
Organisasi
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Perhubungan
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
transportasi