Sukses

Berbasis Investasi dan Ekspor, Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,8 Persen di 2022

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan jika Indonesia berhasil melakukan reformasi struktural di tengah pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong oleh investasi dan ekspor.

Hal ini akan lebih sehat bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan apabila hanya bergantung pada konsumsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena itu, jika reformasi berhasil dilakukan dimana investasi, ekspor dan daya saing meningkat, serta produktivitas membaik, maka kita akan melihat komposisi agregat demand akan diberikan kontribusi lebih banyak berasal dari investasi dan ekspor," kata Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).

Dijelaskanya, Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi Asia 1998 dan krisis keuangan global 2009 dengan melakukan reformasi. Sehingga, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh tapi juga menjadi lebih baik.

Reformasi pasca krisis ekonomi Asia 1998, adalah menuju tatanan politik yang lebih demokratis dan otonomi daerah, melakukan tata kelola perbankan melalui UU BI dan keuangan negara yaitu UU Keuangan Negara. Reformasi pasca krisis keuangan global 2009 adalah perbaikan tata kelola sektor keuangan, termasuk melalui pembentukan Otoroitas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Saat ini, pemerintah pun melakukan reformasi di tengah pandemi Covid-19 dengan penerapan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

"Ini bertujuan agar kita menggunakan kesempatan Covid-19 justru memperbaiki fondasi kita. Tentu ini hanya akan berhasil apabila regulasi dan birokrasi melakukan penyesuaian atau perubahan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas," tutur Sri Mulyani.

Reformasi struktural RI, kata Sri Mulyani, dimotori oleh UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi harus mampu membuka peluang investasi dan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan produktivitas tinggi.

Jika berhasil melakukan reformasi struktural berbasis investasi dan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan bisa mencapai 5,8 persen. Namun jika dengan Business as Usual (BAU) maka hanya akan mencapai pertumbuhan 5,2 persen.

"Apabila kita bisa mendorong reformasi yang terjemahannya investasi tumbuh lebih tinggi di atas 6,5 atau 6,6 persen, dan ekspor tumbuh mendekati 7 persen dan seterusnya untuk tahun 2023, momentum investasi dan ekspor akan semakin tinggi pertumbuhannya seiring dengan reformasi yang kita lakukan," ungkapnya.

2 dari 4 halaman

Sri Mulyani Ungkap, Pandemi Covid-19 Masih Jadi Tantangan Terbesar Ekonomi di 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan perekonomian Indonesia pada tahun ini dan 2022. Hal ini akan memengaruhi desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia (APBN) ke depan.

"Kita melihat pandemi Covid-19 luar biasa besar dan menimbulkan dampak luar biasa. Kita melihat masih ada faktor-faktor eksternal dan domestik yang memengaruhi kondisi ekonomi kita di tahun ini dan tahun depan," ungkap Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).

Diungkapkannya, risiko ke depan tidak hanya dalam bentuk pandemi Covid-19 yang saat ini kasus harian di global sudah di atas 800 ribu dan munculnya berbagai varian baru.

Saat ini juga terjadi gelombang baru di berbagai negara besar seperti India, Brasil, dan Turki, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan sebuah varian yang mungkin akan menimbulkan komplikasi dalam penanganan Covid-19. Tantangan lain, akses vaksin di dunia saat ini tidak merata.

Perihal risiko perekonomian, kata Sri Mulyani, ada dua faktor dari eksternal dan domestik. Dari eksternal, yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara maju yang memiliki spillover dalam bentuk inflasi, suku bunga global, dan berujung pada volatilitas nilai tukar dan capital flow yang juga mengalami volatilitas.

"Disparitas ekonomi dunia juga akan menyebabkan perubahan atau dinamika antar negara, termasuk dari sisi stimulus maupun kemampuan untuk memperoleh vaksin," tutur Sri Mulyani.

Di sisi lain pemulihan dari beberapa negara besar dalam perekonomian seperti Tiongkok dan Amerika Serikat akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat kuat. Ini harus diantisipasi dari sisi negatif dan positifnya.

3 dari 4 halaman

Pemerataan Pemulihan Ekonomi

Di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia belum merata antar sektor yang lebih mudah pulih dan lebih sulit untuk pulih.

"Sektor industri keuangan juga harus terus dijaga karena masih dalam posisi untuk mendukung pemulihan, namun mereka juga melihat ada kinerja dari sektor usaha yang perlu diwaspadai," tutur Sri Mulyani.

Terakhir, perubahan teknologi terutama teknologi digital dan perubahan iklim yang disebut akan terus memengaruhi dan membentuk ekonomi Indonesia.

"Inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua policy maker pusat dan daerah," lanjutnya.

Untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional, Sri Mulyani pun menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja keras yang dilakukan oleh APBN juga harus didukung oleh peran Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD atau keuangan daerah.

"Jika tidak maka ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga APBN kita, ditambah dengan APBD jumlahnya cukup memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi kelembagaan serta antara pusat dan daerah menjadi suatu keharusan," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: