Sukses

Menko Luhut Klaim Indonesia Jadi Acuan Negara Lain soal Pengelolaan EBT

Di Dunia, Indonesia dinilai melakukan pengelolaan EBT secara efisien.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia menjadi negara acuan dalam pengelolaan energi baru terbarukan (EBT). Sebab Indonesia dinilai melakukan pengelolaan EBT secara efisien.

"Indonesia sampai hari ini salah satu acuan yang efisien di dalam pengelolaan energi baru terbarukan," kata Luhut dalam Konferensi Pers dan Pameran Virtual Grab #LangkahHijau, Jakarta, Kamis, (22/4/2021).

Kata Luhut, masa transisi dari pengguna energi fosil ke EBT tidak akan lama. Sebab dalam waktu dekat, Indonesia akan meninggalkan energi fosil dan masuk ke energi bersih.

"Kita enggak terlalu lama tentu meninggalkan energi-energi fosil dan masuk ke energi-enegi terbarukan untuk hindari pemansan bumi," kata dia.

Pencapaian target pun terus dilakukan percepatan. Bila proses percepatan berjalan sesuai harapan, maka Indonesia bisa bebas dari penggunaan energi fosil sebelum tahun 2060.

Untuk itu, Pemerintah akan bekerja keras dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menghilangkan emisi gas karbon lebih cepat dari sekarang.

"Saya undang teman-teman yang lain untuk bahu membahu membuat zero emisi ini bisa lebih cepat darinl target sekarang," kata dia.

Dia pun optimis target tersebut bisa tercapai sesuai harapan. Sebab Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi bagian dari dunia yang lebih ramah dan lebih hijau lagi.

"Saya yakin target itu bisa tercapai. Presiden ingin Indonesia menjadi bagian agar dunia lebih ramah lagi dan lebih hijau lagi," kata Luhut mengakhiri.

Anisyah Al Faqir

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Setop Impor BBM dan LPG di 2030

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyetop seluruh impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Dewan Energi Nasional pada Selasa (20/4/2021) hari ini.

"Dalam strategi nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 kita tidak lagi mengimpor BBM, dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor LPG," kata Arifin dalam siaran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (20/4/2021).

Pada rapat tersebut, Arifin melanjutkan, pemerintah juga terus merumuskan target pengurangan emisi. Menurut dia, Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru/terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional untuk mengurangi emisi.

Untuk itu dibuatkan suatu rencana, dimana saat ini pemanfaatan EBT di Indonesia baru mencapai 10,5 juta gigawatt, dan diharapkan ini akan meningkat di 2025 menjadi 24 ribu megawatt.

"Di 2025 kita upayakan bauran ini bisa mencapai 38 ribu megawatt. Backbone-nya nanti dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," ungkapnya.

Arifin menyampaikan, poin berikutnya yang disoroti yakni terkait penyelesaian infrastruktur energi. Dalam hal ini, pemerintah ingin mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh penjuru Indonesia.

"Kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur terkait energi, antara lain untuk listrik, karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi. Diharapkan seluruh masyarakat di seluruh daerah bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapat dukungan pasokan listrik," tuturnya

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.