Sukses

Top 3: Aset Milik Soeharto akan Dikelola Negara

Liputan6.com, Jakarta - Gedung Granadi dan aset Megamendung milik Soeharto yang telah disita akan dikelola oleh negara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita aset Yayasan Supersemar berupa Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain itu, PN Jaksel juga menyita vila milik Yayasan Supersemar di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Artikel mengenai pengelolaan aset milik Soeharto ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 17 April 2021:

1. Gedung Granadi dan Vila Megamendung Milik Soeharto Bakal Dikelola Pemerintah

Direktur Barang Milik Negara Direktortat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), Encep Sudarwan memastikan, bahwa Gedung Granadi dan aset Megamendung milik Soeharto yang telah disita akan dikelola DJKN. Sebab, selama itu Barang Milik Negara (BMN) akan dikelola oleh pemerintah.

"Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN," jelas dia dalam bincang DJKN.

Encep menjelaskan BMN terdiri dari dua yakni pengguna dan pengelola. Untuk Kemenkeu sendiri sebagai pengelola barang, sedangkan Sekretariat Negara (Setneg) statusnya pengguna barang.

Simak berita selengkapnya di sini

 

2 dari 3 halaman

2. Emil Salim: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Gedung Kemenkeu di Jakarta Jadi Mal

Akademisi senior Emil Salim mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menyoroti ongkos pengeluaran dalam proyek ibu kota baru, utamanya pada pembangunan gedung baru untuk seluruh kementerian.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini mencatat, seluruh instansi kementerian, termasuk Istana Presiden/Wakil Presiden, Kantor MPR/DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Markas Besar TNI/Polri wajib pindah ke ibu kota baru.

"Beberapa kantor-kantor akan pindah, dan lazimnya ditempuh tukar guling dengan swasta. Jika kemudian tukar guling, maka tentu swasta yang harus bangun gedung Deplu (Kemenlu) baru di ibu kota negara, tentu akan tertarik untuk memanfaatkan komersialitas dari gedung itu (yang ada di Jakarta)," ujarnya.

Simak berita selengkapnya di sini

 

3 dari 3 halaman

3. Citigroup Hengkang dari Bisnis Perbankan Ritel di 13 Negara, Termasuk Indonesia

Citigroup akan keluar dari bisnis perbankan ritel di 13 pasar di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Salah satu pasar di Asia tersebut adalah Indonesia.

Citigroup selanjutnya akan mengoperasikan waralaba perbankan konsumen di wilayah-wilayah tersebut dari empat negara yaitu Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab dan London.

Langkah ini merupakan bagian dari tinjauan berkelanjutan atas strategi perusahaan oleh sang CEO, Jane Fraser, yang mengambil alih pada bulan lalu.

Simak berita selengkapnya di sini