Sukses

Pemerintah Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 hingga 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan seluruh proses pengadaan vaksin bersifat penugasan pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin anti Covid-19 akan terus berlangsung hingga 2022 mendatang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, seluruh proses pengadaan vaksin tersebut murni bersifat penugasan pemerintah. Dalam hal ini penugasan sepenuhnya akan dilakukan oleh PT Bio yangbekerjasama dengan lembaga farmasi baik dalam maupun luar negeri.

"Pengadaan (vaksin) direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun, dari tahun ini 2020, 2021, dan 2022 sesuai kebutuhan. Pengadaan ini melalui penugasan dalam hal ini Bio Farma melibatkan seluruh lembaga (farmasi) dalam negeri dan luar negeri," ujarnya.

Dia menyebut, kegiatan vaksinasi akan merujuk ketentuan dari Kementerian Kesehatan. "Seperti, dari sisi prioritas wilayahnya, penerima vaksinnya, jadwalnya dan tahapan pemberian vaksinnya, juga standard pelayanan vaksinasi akan diberikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pihaknya memastikan, pemberian vaksinasi juga dipastikan tidak sepenuhnya di tanggung oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, sehingga distribusi vaksin ini akan dibagi menjadi vaksin pemerintah yang gratis dan vaksin mandiri yang berbayar.

"Karena akan sebagian didanai oleh APBN dan sebagian secara mandiri," imbuh dia.

Sulaeman

Merdeka.com

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Vaksin Mandiri

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berharap masyarakat mampu bisa melakukan vaksinasi mandiri. Alasannya, pemerintah sudah memiliki beban yang berat untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

"Nah makanya kita mengetuk hati, bagaimana kita bergotong royong, kita harapkan untuk yang ekonominya mampu masuk ke program vaksin mandiri," kata dia dalam Webinar Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Jakarta, Selasa (1/12).

Dia mengatakan Kementerian BUMN mendapat mandat untuk melakukan program vaksinasi mandiri bagi kelompok masyarakat menengah. Namun dalam prosesnya Erick mengaku pihaknya tidak bisa mengerjakan ini sendiri karena memiliki keterbatasan.

"Kita tidak menutup mata, kemampuan BUMN terbatas," kata Menteri Erick.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.