Sukses

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Terus Bangkitkan UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan, di Indonesia ada sekitar 63 juta usaha mikro, 783 ribu usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah dan 5 ribuan usaha besar. Dampak Covid-19 terhadap UMKM diantaranya, penjualan menurun dan bahan baku terganggu. Koperasi pun hampir sama situasinya.

Sektor yang paling terdampak memang pada penyediaan akomodasi, makan dan minum, pedagang besar, eceran dan industri pengolahan. Kementerian Koperasi dan UKM pun telah melakukan langkah-langkah guna membangkitkan sektor UMKM di antaranya, bantuan sosial, relaksasi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, aktivasi dan perluasan penyerapan pasar dan konsolidasi brand.

"Untuk menjaga perekonomian di tengah pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyediakan langkah-langkah. Di antaranya bagi UMKM yang sudah bangkrut itu harus dibantu dengan bantuan langsung tunai," ucap Eddy, Selasa (17/11/2020).

Sedangkan UMKM atau koperasi yang masih beroperasi akan direstrukturisasi mulai dari kreditnya, pinjaman, masa pembayaranya, serta diberikan subsidi bunga.

Selain itu, disediakan juga bantuan yang diutamakan untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Di mana sektor yang menjadi tulang punggung ini di kuartal II dan III mampu tumbuh positif.

Kemudian bertahap bantuan untuk usaha dibidang kesehatan misalnya, refleksi, salon dan lainnya. "Kita siapkan langkah- langkah itu. Kita juga menyiapkan keberlanjutan, salah satunya bagaimana kita branding UMKM ke depan," jelas dia.

Pihaknya pun terus mendorong UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital.

Pasalnya, baru sekitar 14 persen UMKM di Indonesia yang terhubung dengan platform digital. "Jadi sekitar delapan jutaan UMKM yang terhubung ke dunia digital ini yang harus kita tingkatkan," papar dia.

2 dari 3 halaman

Hasil Survei: Sudah 10 Tahun UMKM Sulit Naik Kelas

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto, mengatakan dalam konteks makro secara global market UMKM Indonesia belum memiliki kapasitas untuk masuk ke ekspor dan berkontribusi dalam perdagangan global.

Hal itu merupakan hasil survei dari BI, BPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM terkait UMKM terdampak Covid-19. Ini lantaran UMKM di Indonesia sebanyak 98,7 persen proporsinya tidak berubah selama 10 tahun terakhir atau kesulitan naik kelas.

“Kalau kita lihat dari sisi berkontribusi terhadap GDP UMKM kita sangat besar kontribusinya 60 persen. Dan kalau kita berbicara jumlah unit usahanya itu lebih dari 90 persen, namun demikian kita lihat masih banyak persoalan dengan UMKM kita,” kata Suminto dalam BMT Summit MUI 2020, Senin (16/11/2020).

Permasalahan itu diantaranya, sebanyak 52,5 persen UMKM Indonesia masih bersifat informal. Berdasarkan survey International Finance Corporation (IFC) alasan UMKM masih informal karena banyak pelaku UMKM yang berpikir masuk ke formal bisnis itu rumit, mahal dan susah.

“Mudah-mudahan dengan berbagai reformasi yang kita lakukan termasuk dalam konteks regulatory framework kita baru saja resmikan undang-undang ciptaker yang berusaha untuk memberikan kemudahan usaha, dan kemudahan dalam melakukan bisnis mudah-mudahan dapat di address,” ujarnya.

Kemudian permasalahan dari sisi financial akses, UMKM Indonesia masih mengalami kendala terkait akses terhadap sektor keuangan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator penting diantaranya hanya 25,5 persen  dari jumlah wirausahawan yang memiliki  rekening.

Lalu  jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM hanya sebesar 20 persen dari total kredit nasional di mana didominasi oleh bank-bank himbara atau bank-bank BUMN.

Serta hampir separuh dari UMKM itu bergerak di sektor perdagangan yang tentunya tidak memberikan value edit lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lebih riil seperti manufacturing.

“Demikian UMKM kita belum banyak terlibat dalam mata rantai produksi sektor usaha menengah besar yang dapat mengangkat UMKM pada sustainability dan meningkatkan kelasnya. In line dengan itu 98,7 persen usaha mikro proporsinya tidak berubah sejak 10 tahun terakhir,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: