Tengok Sederet Transformasi Digital Sri Mulyani Kelola Keuangan Negara

20151101-Penyimpanan Uang-Jakarta — Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan di dalam mengelola negara sebesar Indonesia diperlukan pengelolaan keuangan negara yang handal. Salah satunya bisa melalui transformasi digital.

"Indonesia adalah negara besar, dari Sabang hingga Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang handal," ungkapnya, dalam acara Festival Transformasi 2020, Senin (27/10).

Transformasi digital pada Kementerian Keuangan merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan klien internal yang ekspektasinya sudah sangat berubah. Di mana para pegawai Kemenkeu yang hampir 70 persen-nya milenial yang sudah digital native (melek digital) serta masyarakat dan stakeholder (pemangku kebijakan) yang makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi.

Beberapa contoh transformasi digital internal Kemenkeu antara lain Activity-Based Workplace (ABW), Fleksible Work Place (FWS), e-Kemenkeu (office automation), Kemenkeu e-Learning Center (KLC).

Pelayanan digital Kemenkeu untuk eksternal antara lain layanan digital Kemenkeu tanpa datang fisik ke Kemenkeu. Integrasi proses bisnis penganggaran sehingga makin cepat, transparan dan reliabel. Satu layanan data Kemenkeu bertujuan membangun single source of trust (data tunggal) di Kemenkeu yang membantu proses penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan beberapa terobosan diantaranya antara lain seperti sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) untuk pencairan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), penganggaran, dan laporan keuangan yang dilahirkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sistem tersebut menjadi solusi secara online dan real time untuk mengatasi tantangan jarak hingga ke pelosok dan memperkecil resiko keuangan. Kemudian Sistem Informasi (SI) juga dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta e-corporate pada sistem keuangan.

Shared service (layanan berbagi) dan government payment platform bertujuan membangun sistem pembayaran common expenses (pembayaran tagihan umum rutin) yang rutin dievaluasi. Evaluasi juga dilakukan dalam dengar pendapat pegawai Kemenkeu lewat survey dan acara Townhall yang disampaikan langsung kepada Menkeu.

Namun demikian, transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi dan informasi tetapi juga mengubah budaya kerja, re-skilling (meningkatkan keahlian) SDM dan re-shaping (membentuk kembali) proses bisnis, membangun mindset yang fokus pada user experience (pengguna) dan terbuka terhadap feedback (umpan balik).

"Kemenkeu akan terus melakukan inovasi dan investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi terkini untuk meningkatkan kehandalan fungsi Kementerian Keuangan penting agar Kemenkeu menjadi institusi yang tepercaya dan handal dalam menjaga perekonomian Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bank Dunia baru-baru ini menerbitkan laporan Statistik Uang Internasional. Tercatat Indonesia masuk dalam daftar 10 teratas negara dengan utang terbesar dalam kategori negara-negara berpendapatan kecil.

2 dari 2 halaman

Periksa Keuangan Negara, BPK Terapan Standar Internasional ISSAI 12

DPR dan BPK Bahas Pengawasan Dana Penanganan COVID-19 — Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan usai pertemuan dengan DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Dalam pertemuan, DPR meminta BPK melakukan pengawasan, pemeriksaan penggunaan dana dalam penanganan pandemi COVID-19 secara tansparan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada 2020 menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, untuk memberikan akuntabilitas, transparansi, untuk mendorong kinerja entitas yang laporan keuangannya diperiksa oleh BPK agar bermanfaat untuk publik.

“Kami tahun ini menerapkan apa yang disebut dengan menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, atau kerangka penilaian kinerja atas lembaga yang melakukan pemeriksaan eksternal,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam Media Workshop LHP atas LKPP Tahun 2019, Selasa (21/7/2020).

Dari ISSAI 12 itu ada 3 review yang ditambah oleh BPK, yakni review transparansi fiskal, review fiskal sustainability atau review kesinambungan fiskal dan review desentralisasi fiskal yang tahun ini digambarkan dengan indeks kemandirian daerah.

Selain itu, kata Agung, BPK gencar melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik dengan DPR maupun dengan media massa.

“Semenjak 2020, intensitas komunikasi BPK dengan stakeholder baik dengan DPR dan media cukup tinggi, dengan demikian kami sampaikan keuangan warga dikelola negara,” katanya.