Sukses

UU Cipta Kerja Perkuat Pondasi Ekonomi Indonesia, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik atas disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Menurutnya, kehadiran regulasi anyar ini akan memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Dengan adanya UU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR. Kami harap langkah ini memperkuat pondasi ekonomi Indonesia," ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan, apabila kondisi pondasi ekonomi Indonesia kokoh maka akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja. Alhasil daya saing SDM domestik menjadi kian kompetitif.

"Maka, kemampuan kita untuk terus menjaga peningkatan pemulihan ekonomi dalam kesejahteraan rakyat bisa terjadi secara sustainable," terangnya.

Bendahara negara ini menambahkan, implementasi UU Cipta Kerja juga akan melengkapi upaya reformasi yang telah lama digaungkan oleh pemerintah." "Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hingga belanja negara," paparnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan akan terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat. Antara lain, target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, perbaikan indeks kualitas manusia, hingga ketimpangan yang masih tinggi.

"Ini yang akan kita gunakan terus dari sisi fiscal policy kita. Khususnya dalam rangka terus mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan struktural ekonomi kita ke depan," tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melahirkan kebijakan yang sesuai dnegan kondisi saat ini.

"Tujuannya untuk melindungi masyarakat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19," tutupnya.

Merdeka.com

2 dari 3 halaman

UU Cipta Kerja Permudah dan Permurah Pembuatan Izin PT

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kehadiran Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja akan menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya terkait izin berusaha.

Menurut catatannya, Indonesia saat ini merupakan rimbanya regulasi. Mengutip hasil survei lembaga riset asal Belanda, Indonesia merupakan negara paling kompleks dalam hal kebijakan perizinan.

"Oleh karena itu kita harus keluar dari kerumitan perizinan. Bapak Presiden (Jokowi) menyebutnya obesitas ataupun hiper regulasi," kata Airlangga, Kamis (22/10/2020).

Secara khusus, ia menyoroti tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Tanah Air, termasuk sulitnya mendirikan perusahaan terbuka (PT). Kehadiran UU Cipta Kerja disebutnya akan mempermudah proses perizinan tersebut.

Airlangga lantas mengambil contoh Singapura yang dinilai telah memiliki kemudahan ini. Selain secara perizinan, Pemerintah Negeri Singa juga tidak mematok ongkos besar untuk membuat sebuah PT.

"Dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita diberi kemudahan, jadi pembentukan PT tidak dibatasi modalnya. Bandingkan di Singapura, yang EoDB-nya nomor satu kemudahan membuat PT-nya nomor satu. Tidak dibatasi, bisa membangun one dollar company (perusahaan ber-budget 1 dollar)," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: