Sukses

Bangun 18.850 Km Jalan Tol, Pemerintah Butuh Bantuan Swasta

Kementerian PUPR menargetkan dapat menyelesaikan 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, pemerintah punya cita-cita menjadikan jalan tol sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Itu bisa tercapai jika total panjang jalan bebas hambatan di Nusantara bisa mencapai 18.850 km, sehingga mampu mereduksi waktu tempuh perjalanan (travel time) secara signifikan.

Hedy menyampaikan, Kementerian PUPR target dapat menyelesaikan 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Tanah Air pada periode tersebut akan mencapai panjang 4.817 km.

"Sejauh ini kita sampai akhir 2019 beroperasi 2.093 km jalan tol. Sampai saat ini (Oktober 2020) total 2.303,8 km. Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol," ujar dia dalam sesi teleconference, Selasa (20/10/2020).

Menurut dia, 4.817 km jalan tol tersebut akan memangkas travel time dari yang saat ini berada di kisaran 2,3-2,5 jam per 100 km menjadi sekitar 1,9-2,1 jam per 100 km.

Secara jangka panjang, pemerintah disebutnya bertujuan untuk menekan waktu tempuh perjalanan hingga 1,5 jam per 100 km. Menurut analisanya, dibutuhkan total panjang jalan tol hingga 18.850 km untuk mencapai rencana tersebut.

"Kita dapatkan bahwa dalam jangka panjang, itu dibutuhkan hampir 19 ribu km total jaringan jalan tol di Indonesia untuk mencapai travel time 1,5 jam per 100 km. Itu adalah target ultimate yang kita buat sebagai benchmark bahwa jaringan jalan kita itu kompetitif kalau kita sudah mencapai 1,5 jam per 100 km," jelasnya.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tergantung Uang

Namun, ia belum punya tolak ukur kapan cita-cita tersebut bisa tergapai, karena semuanya tergantung pada ketersediaan uang yang dimiliki negara.

"Karena kita tahu bahwa jalan bebas hambatan sebagai backbone itu sistem pembiayaan yang kita lakukan adalah melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Artinya investasinya dari swasta, karena kalau dari APBN tentu akan lebih lama lagi tercapainya," seru dia.

"Jadi tergantung dari seberapa menarik untuk investasi, jadi banyak faktor. Jadi kapannya itu kita belum bisa definisikan. Bahkan setelah kita mencapai 1,5 jam per 100 km, kalau kita tidak mengikuti peningkatan kebutuhan itu bisa bertambah lagi," tandasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.