Sukses

Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru mencapai Rp 18,45 triliun. Nilai itu setara 21,1 persen dari pagu awal Rp 87,55 triliun.

Sekretaris Eksekutif KPCPEN Raden Pardede mengungkapkan, realisasi ini juga melihat pada sistem penyaluran sejumlah stimulus. Dimana ada yang dilakukan per 3 bulan, sehingga serapannya tidak bisa diupdate secara serta merta tiap bulannya.

“Jadi Berdasarkan data-data tersebut kemudian ternyata Kementerian Kesehatan akan mengucurkan nanti anggaran kesehatan ini lebih cepat lagi di bulan Oktober, kemudian Bulan Desember dalam jumlah yang besar sekali,” kata di a dalam diskusi virtual Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan Dan Ekonomi, Rabu (23/9/2020).

“Jadi perkiraan sekarang ini penyerapan anggaran kesehatan itu mencapai 96 persen. Jadi hampir Rp 84 triliun,” sambung dia.

Lebih lanjut, Raden juga menyinggung soal realisasi anggaran untuk Pilkada serentak 2020. Dimana diperlukan diperlukan fasilitas penanganan covid-19 yang memadai sesuai status daerah pemilihan.

“Jadi meskipun memang sekarang masih Rp 18,45 triliun, akan terjadi percepatan termasuk juga anggaran yang disediakan di dalam rangka menyambut Pilkada. Dan daerah-daerah yang terkena cukup signifikan yang kita sebutkan zona merah,” kata dia.

Penanganan ini akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi mencatat kasus covid-19. Juga akan ditambahkan dana untuk memitigasi kemungkinan permasalahan yang muncul saat Pilkada berlangsung.

“Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar sekali, tingkat infeksi cukup tinggi, ini akan dilakukan prioritas. Di samping tadi juga akan ada tambahan dana untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan problem pada saat Pilkada nanti,” jelas Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Jubir Satgas Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan agar dalam kontestasi Pilkada ini menjadi momentum harmonisasi dari kebijakan kesehatan dan ekonomi.

“Kalau konteksnya Pilkada, kita harus pastikan bahwa mereka ber-exercise dalam politik ini membuktikan bahwa mereka dapat mengendalikan 2 hal yang penting ini,” kata dia.

Sebab, Wiku masih melihat kedua sektor ini berjalan sendiri-sendiri. Sehingga harus terus dicari jembatan antar keduanya agar dapat berjalan seiring.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pengusaha Logistik Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mendesak Pilkada 2020 ditunda karena mengkhawatirkan ancaman penularan COVID-19 meskipun diakui pula penundaan tersebut juga akan berdampak pada pendapatan jasa logistik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI Akbar Djohan mengatakan walaupun potensi pendapatan jasa logistik juga akan tertunda, namun jauh lebih penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/9/2020).

Akbar mengatakan penundaan Pilkada karena pandemi COVID-19 bukanlah bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Pemerintah justru bisa dinilai tanggap melindungi rakyat dari penularan COVID-19, jika menunda pilkada serentak.

"Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi COVID-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka walaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Menurut Akbar, kekhawatiran juga muncul lantaran dalam rancangan aturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye pilkada sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan.

"Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena undang-undangnya masih sama. Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4.000 kasus dalam sehari. Jadi mari kita tunda Pilkada demi kesehatan bersama," kata Akbar yang juga Direktur Utama PT Krakatau National Resources, anak usaha BUMN PT Krakatau Steel. 

3 dari 3 halaman

Muncul Desakan Pilkada 2020 Ditunda, Ini Kata Sri Mulyani

Di tengah pandemi covid-19, pemerintah didesak untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Berkaca pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, dikhawatirkan Pilkada 2020 malah justru menjadi klaster penyebaran baru Covid-19.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar lebih lanjut. Menurutnya, Kementerian Keuangan hanya bertindak untuk pembiayaan. Sementara untuk keputusan politik, sebaiknya diserahkan kepada institusi terkait.

“Mengenai Pilkada ditunda, menurut saya juga jangan tanyakan ke kita (Kementerian Keuangan/Kemenkeu), ya. Jadi selama keputusan mengenai Pilkada, persiapan, yang membutuhkan anggaran itu kita lakukan,” kata Sri Mulyani, Rabu (23/9/2020).

Sebelumnya, meski menuai pro kontra, Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh agar Pilkada 2020 digelar. Hal ini karena pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.

“Jadi kalau mengenai masalah keputusan politik silahkan ditanyakan ke institusi yang lain. Kita fokus untuk Bagaimana bisa menjalankan dari sisi pelaksanaan keuangan negara-nya dulu saja,” pungkas Menkeu.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.