Realisasi PEN Dinilai Lambat, Ini Pembelaan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede angkat suara terkait keluhan masyarakat atas rendahnya serapan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga memasuki akhir kuartal III 2020.

Menurutnya selama ini ada kesalahpahaman atas perhitungan waktu realisasi PEN. Seharusnya masyarakat menghitung sejak program digulirkan yakni di awal Juni, bukan Januari 2020.

"Program PEN bergulir diakhir Mei sampai Awal Juni. Mestinya (realisasi) dilihat mulai Juni, Juli, Agustus. Bukan mulai januari," tegasnya dalam dalam Diskusi Publik secara virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi', Rabu (23/9).

Raden mengatakan, bahwa Komite PC-PEN terus berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran PEN di sisa tiga bulan akhir tahun ini. Antara lain dengan melakukan realokasi terhadap sejumlah program prioritas.

Seperti menambah alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial. Namun, dia tidak merinci besaran anggaran relokasi yang dimaksud.

"Kita sadar mau menyerap anggaran Rp 600 triliun. Kita ga mau tinggal sepeser pun. Kita perlu realokasi perlindungan sosial kita tambah," ujarnya.

Selain itu, tambahan anggaran juga menyasar berbagai program insentif bagi UMKM. Seperti pengadaan Program yang diberi nama Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Untuk Usaha Mikro ini, merupakan upaya membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam berupaya pulih, serta bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang fokus bantuan untuk saudara kelas menengah ke bawah memalui bansos dan UMKM," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga hari ini mencapai Rp254,4 triliun, atau 36,6 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp695,2 triliun.

"Realisasi anggaran program PEN sudah terjadi akselerasi pencairan anggaran Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat (18/9).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan perekonomian di tengah pandemi virus corona.

2 dari 2 halaman

Rincian

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia merinci, untuk program kesehatan realisasinya telah mencapai 33,47 persen atau sebesar Rp18,45 triliun dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp87,55 triliun. Kemudian, untuk perlindungan sosial telah terealisasi 57,49 persen atau mencapai Rp134,4 triliun dari pagu Rp203,9 triliun.

Lalu, untuk sektoral, pemda dan Kementerian Lembaga telah terealisasi sekitar 49,26 persen atau Rp20,53 triliun. Kemudian pemerintah juga sudah menyalurkan insentif usaha sebesar 18,43 persen atau Rp22,23 triliun. Terakhir, untuk dukungan UMKM telah mencapai 41,34 persen atau Rp58,74 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut juga menjabarkan potensi penyerapan anggaran sampai akhir 2020. Di mana, anggaran kesehatan akan terserap Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,1 triliun.

"Kemudian, sektor pemda dan kementerian lembaga Rp71,5 triliun, UMKM meningkat menjadi sebesar Rp128,05 triliun serta pembiayaan korporasi dari Rp53,6 triliun itu diperkirakan Rp49,05 triliun," tandasnya.