Pilkada Ditunda, Ekonomi Dipastikan Kian Terpuruk

[Bintang] Libur Pilkada Serentak 2018 Belum Jelas, Ini Curhatan Netizen di Twitter — Jadi sebenarnya, 27 Juni nanti libur nggak sih? Libur Pilkada Serentak 2018 bikin heboh masyarakat dunia maya. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Dua organisasi masyarakat Islam meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan akhir tahun nanti. Alasannya, khawatir muncul kluster Pilkada dalam penyebaran virus corona yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pengamat Ekonomi, Ibrahim Assuaibi menilai penundaan pelaksanaan Pilkada bisa memengaruhi ekonomi nasional. Sebab, penundaan pelaksanaan Pilkada akan membuat sejumlah kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kepala daerah.

Jika dilakukan penundaan, maka jabatan kosong yang ditinggalkan kepala daerah akan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Jabatan kepala daerah yang diisi oleh Plt akan mengalami kendala dalam pengambilan keputusan.

"Kalau ditunda, masa jabatan yang usai ini akan digantikan Plt. Nah Plt ini yang tidak punya wewenang eksekusi," kata Ibrahim saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Di sisi lain, di masa pandemi ini pemerintah pusat akan menggelontorkan dana stimulus lewat pemerintah daerah. Menurutnya Plt memiliki wewenang terbatas dalam mengambil keputusan. Sehingga khawatir stimulus ekonomi yang diberikan tidak sampai ke masyarakat.

"Kalau memang ini dana begitu besar stimulus digelontorkan ini kan berbahaya, suatu anggaran tidak terserap dengan baik," kata dia.

Ibrahim menambahkan keberadaan Plt kepala daerah ini membahayakan karena tidak mengeksekusi kebijakan. Apalagi tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan usai. Selain itu, dia khawatir KPK nanti banyak melakukan penangkapan kepada Plt kepala daerah.

"Kalau semua pakai Plt ini sangat berbahaya, karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat sementara kita ini negara demokrasi. Bisa-bisa KPK nanti banyak menangkap Plt bukan Bupati atau Gubernur," kata dia.

Untuk itu, wajar bila akhirnya pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan penundaan Pilkada meski masih dalam masa pandemi. Tentunya, dalam pelaksanaan harus disertakan dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Pemerintah lewat Kemendagri ini tetap melaksanakan Pilkada tapi dengan kontrol protokol covid, ini cukup bagus," kata dia.

2 dari 2 halaman

Kepala Satgas Covid-19: Paling Berat Hindari Kerumunan Saat Pilkada

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo. (dok BNPB)

Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19 sekaligus Letjen Doni Monardo menyatakan pihaknya harus siap mengamankan jalannya Pilkada 2020 dari kenaikan kasus Covid-19.

“Pemerintah telah sepakat dengan komisi II untuk lanjutkan proses tahapan pilkada, dan tentu harus kita amankan, ini merupakan kebijakan politik negara,” kata Doni dalam rapat bersama Komisi VIII di DPR, Selasa (22/9/2020).

Meski siap mengamankan, Doni mengaku akan kewalahan menangani kerumunan, terutama saat masa kampanye terbuka.

“Yang paling berat ini adalah hindari kerumunan, karena dasarnya pesta demokrasi adalah kumpulkan massa. Tapi PKPU sudah putuskan 100 orang (boleh kumpul kampanye) nyatanya ada yang tidak tertib kan,” terangnya.

Doni menyatakan pihaknya akan mendorong baik peserta pilkada maupun masyarakat untuk selalu patuh protokol kesehatan.