Erick Thohir Minta Ahok Jaga Kekompakan di Lingkungan Internal Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bertemu dengan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok belum lama ini.

Pertemuan terjadi usai Ahok melontarkan berbagai kritikan PT Pertamina dan pembubaran Kementerian BUMN karena dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.

Meski demikian, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga memastikan tidak ada teguran keras disampaikan Menteri BUMN kepada Ahok. Pertemuan tersebut justru lebih banyak memberikan masukan agar memperkuat internal Pertamina.

"Jadi bukan teguran lah, tapi lebih kepada saran. Ingin tahu ada apa," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Sebagai Komisaris Utama, Ahok dipilih dan ditentukan langsung oleh Kementerian BUMN. Menurut Arya, pemanggilan itu pun merupakan suatu hal yang wajar jika memang ada suatu permasalahan di dalam perusahaan pelat merah.

Dalam pertemuan itu, Erick Thohir bahkan memandang kritik yang diberikan Ahok kepada internalnya sudah cukup bagus. Apalagi Ahok sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Pertamina.

"Jadi beliau diminta menyelesaikannya di internal karena beliau punya wewenang dan beliau pengawas di situ. Beliau juga punya hak untuk memanggil rapat semua direksi, jadi semua, kalau dia merasa ada yang tidak benar itu harus dibenarkan. Kan tugasnya komut kan, itu tugasnya. Melakukan pembenahan," kata dia.

Di samping itu, Erick Thohir juga meminta kepada Ahok melakukan transformasi di lingkungan Pertamina dan mensupport apa yang sudah dikonsep di Kementerian BUMN.

"Pertamina ke depan bagaimana dan transformasinya bagaimana itu Pak Erick minta supaya Pak Ahok melaksanakan tugasnya," jelas dia.

Secara keseluruhan, Erick Thohir menerima semua masukan yang disampaikan oleh Ahok. Sebab, apa yang dilontarkan Ahok merupakan bagian dari transformasi di Pertamina. Bagimana membuat tubuh Perseroan menjadi transparan, membuat rantai birokrasi menjadi lebih bagus, serta mendorong proyek-proyek yang belum dilaksanakan.

"Karena beliau punta kewenangan di sana. Beliau kan bagian dari Pertamina bukan di luar. Dia punya kewenangan di sana. Dan bagian dari sistem itu ya ayo perbaiki," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com